JAKARTA, SUARAFLORES.NET,-Selama lima tahun terakhir, Menteri Susi Pudjiastuti, sangat populer menghiasi halaman media masa di Indonesia, bahkan media asing. Sebagai salah satu menteri perempuan di era Presiden Joko Widodo (Jokowi), Susi adalah menteri yang tampil beda dengan gaya khasnya. Ia adalah satu-satunya menteri perempuan bernyali baja yang mampu mengatasi kejahatan pencurian ikan di laut Indonesia (ilegal fishing) dan berani menenggelamkan 488 kapal asing.
Meski kerap ia di-bully, dibenci pengusaha dan diserang politisi karena konsisten menjalankan perintah presiden dan undang-undang, ia tidak peduli. Ia terus melangkah di tengah badai menyelamatkan laut Indonesia demi generasi bangsa. Pemilik Maskapai Susi Air ini telah membuktikan diri dengan kerja nyata sejak ia dilantik Presiden Jokowi. Menjawab semua hoax yang terus menerpanya, ia pun terus menyampaikan hasil kerjanya selama 5 tahun terakhir, seperti berkurangnya ilegal fishing dan meningkatkanya ikan dan meningkatnya produksi ikan export.
Dalam forum diskusi media yang diselenggarakan Kantor Staff Presiden di Gedung Bina Graha, Selasa (12/2/19) lalu, yang dihadiri Kepala KSP, Moeldoko, Menteri Kehutanan, Siti Nurbaya Bahar, Sosiolog Imam Prasojo dan Wartawan senior Wimar Witoelar bertajuk ”Langkah Berani Pulihkan Lingkungan,” Susi menjelaskan secara terbuka pengalaman dan prestasi yang dicapai selama 5 tahun ini.
Dia mengatakan, sebelum Pemerintahan Presiden Jokowi Oktober 2014 , ia mengetahui ada sensus yang dilakukan dari 2003-2013, dimana jumlah rumah tangga nelayan yang awalnya 1,600,000, turun menjadi 866.000. Hal ini terjadi karena ikan tidak ada, sehingga warga berhenti dari profesi mereka sebagai nelayan yang menyebabkan stok ikan turun jauh. Kondisi itu diperparah lagi dengan tutupnya 115.000 eksportir yang membeli produk perikanan dan yang mengeskpor ikan.
“Karena kadang-kadang kita terus mengekspor maka yang terjadi sekarang kita lupa apa yang terjadi sebelumnya. Jadi banyak perusahan-perusahan besar tutup karena tidak adalagi ikan. Kita waktu itu tidak mengerti kenapa. Nah yang terjadi kalau saya tidak masuk di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mungkin kita juga tidak pernah tahu, karena lautan seperti lebih belantara dari hutan. No body knows, no body see. Nah kita juga tidak tahu apa kita saja yang menghabiskan ikan itu,”kata orang nomor satu di Kementerian Kelautan dan Perikanan itu dengan suara lantang.
Susi mengaku, sejak bergabung dengan Presiden Jokowi dengan misi untuk menjadikan laut menjadi masa depan bangsa, dan Indonesia menjadi Poros Maritim dunia. Ia pun menerjemahkan misi Jokowi dengan tiga pilarnya sebagai polanya KKP melakukan pekerjaan, yaitu pertama kedaulatan, kedua keberlanjutan, ketiga adalah program sebagai akibat dari dua yang dilaksanakan.
Dikisahkannya, dahulu ketika mengurusi bisnis penerbangan ia sering terbang ke mana-mana. Karena sering terbang, ia banyak melihat kapal-kapal di di lautan Indonesia. Setelah ia masuk ke KKP, ia mengetahui bahwa pada tahun 2001 KKP memerintahkan atau mengeluarkan ijin kapal asing boleh masuk ke wilayah Indonesia, atau menangkap ikan di Indonesia. “Jadi oh rupanya ada aturan ini dan oh ada aturan itu. Jadi dua minggu saya menyamakan dengan apa yang saya alami sebelum 10 tahun kemudian beralih ke penerbangan. Kemudian banyak informasi yang saya juga peroleh dari teman-teman dekat di perikanan,”ungkapnya.
Melihat fakta itu, Susi kemudian mengusulkan kepada Presiden Jokowi agar Indonesia harus memiliki kedaulatan sendiri, karena yang menjadi penyebab jumlah nelayan menurun, jumlah ikan menurun adalah masifnya lebih dari 10.000 kapal yang bergerak di perairan laut Indonesia. Awalnya, ia mengira hanya sekitar 7.000 kapal, tetapi begitu ia melihat the operate dari citra satelit, sebetulnya lebih dari 10.000 kapal hilir mudik setiap hari menangkap ikan di Indonesia. Merasa geram dengan aksi kapal-kapal asing yang menangkap ikan di lautan Indonesia, Susi kemudian meminta ke Presiden Jokowi agar menerapkan aturan deterrent effect yang sudah ada. Kapal-kapal asing tersebut bisa disita dan dimusnahkan serta dilelang.
“Kalau kita mau kerja satu per satu itu tidak mungkin. Untuk merubah hal-hal lazim bukan susah. Kita mempunyai undang-undang dan saya usulkan bagaimana kalau kita eksekusi dan disita negara untuk dilelang. Atau disita negara untuk dimusnahkan. Nah, untuk memusnahkan kapal itu tidak mudah, yang paling gampang ya bakar. Namun, kalau langsung ditenggelamkan tidak ada deterrent efect karena orang tidak melihatnya. Jadi harus bikin sedikit bom bastis dengan cara kita tembak dinamit dan meledak. Jadi saya jangan dipanggil tukang bakar kapal. Saya dilatih jadi menteri kelautan dan perikanan,”terangnya.
Dari aksi gilanya, sampai saat ini sebanyak 488 kapal yang ditenggelamkan. Apa yang terjadi sebetulnya, menurut Susi, tak perlu melihat 488 kapal yang ditenggelamkan sebagai deterrent effect, tetapi dampaknya yang besar. Dua tahun kemudian, ada peningkatan produksi dari 7, 1 juta ton menjadi 12 juta ton. Planton yang membuat nutrisi banyak sekali berdatangan ke laut Indonesia. Itulah yang menyebabkan banyak Paus Mati. Ia pun memuji Presiden Jokowi yang memiliki komitmen sangat tinggi dalam mendukung aksi-aksinya. Menurutnya, tidak akan ada yang berani seperti Jokowi untuk langsung membalikan keadaan. Ia juga mengaku senang diberikan kewenangan seperti itu karena gampang dalam melaksanakan pekerjaannya.
“Pak Presiden perintahkan tidak adalagi kapal asing dan moratorium ya kita moratoium. Caranya, pertama, saya panggil para duta besar (dubes) dulu supaya tidak menimbulkan salah pengertian. Saya ajak makan siang. Ada Dubes China, Thailand, Filiphine, dan Australia. Dubes Australia sempat ngomel kenapa dipanggi. Ya saya bilang saya liat kapal Australia juga banyak sekali. Makan siangnya lama sampai 6 jam. Intinya, kepada mereka, saya cuma mau bilang I need your suport for Moratorium. Ternyata, kita jadi tahu, setelah makan siang, para dubes ini suport,” ujarnya sambil membantah berita hoax (bohong) yang menuding dirinya melakukan moratorium terhadap kapal-kapal Indonesia.
Dikatakan Susi, deterrent Effect itu penting. Jika saling menyalahkan tidak mungkin 10.000 kapal asing masuk ke Indonesia, kalau tidak ada protektion dan kerja sama. Untuk itu, demi keberlanjutan, maka diperlukan kerja sama semua pihak untuk melihat masa depan dan tidak melihat masa lalu. Menurut Susi, langkah pemerintah luar biasa untuk keberlanjutan sektor kelautan. Presiden Jokowi kemudian menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 44 tentang Modal Asing, Kapal Asing, dan ABK Asing tidak boleh lagi masuk menangkap ikan di Indonesia. Dampak dari Perpres tersebut, sekarang angka naik 300 persen, export regulerly increase 22.000 ton per tahun.
“Nah, kita mau ngomong pun ini kekuatan dalam negeri, armada Indonesia, tidak ada lagi kapal asing. Neraca eksport import juga makin baik. Meski baik, orang memang tidak suka kita kerja baik. Pekerjaan yang dilakukan orang bagus, tapi selalu dibilang buruk. Saya selalu bilang kalau anda memang ga suka Susi, ya ga apa-apa. Ada yang bilang saya preman. Saya ini pejabat tinggi negara tapi di-bully habis di media,” ungkap Susi tersenyum.
Menurut Susi, saat ini neraca perdagangan pada tahun 2015, perikanan Indonesia nomor satu di Asia Tenggara. Hal ini menjadi kekuatan nasional. Jadi kalau dibilang antek asing, di perikanan no foreign investmen. Ia malah menantang perusahan asing untuk membuka pabrik hingga 100 persen, asalkan tidak menangkap ikan, karena itu adalah kedaulatan dan keberlanjutan Indonesia. Dan tugas KKP adalah menjaga keberlanjutan, kebutahan makanan dan bisnis harus tetap ada. “Sumber daya perikanan kita ini harus kita kelolah secara baik dengan managing yang baik, dan menjaga kelestarian yang berlanjutan. Karena, efek dari keberlanjutan itu adalah produksi yang lebih banyak,” terangnya.
Tantangan saat ini, kata Susi, tidak sedikit. Selain pengusaha, politisi, berita hoax, pihaknya juga masih menghadapi generasi lama, makanya pengusaha diatur sedikit langsung protes. Padahal, setelah diatur dan ditata, sekarang hasil ikan Indonesia luar biasa. Dahulu tahun pertama, berat ikan Tuna di Banda masih 7-12 kg, tahun kedua naik 17-20 kg, tahun ke tiga 37 kg. Sekarang nelayan di Banda, bisa mendapat 60-90kg per ekor. Presiden juga sudah bertemu nelayan dari Gorontalo, dan mereka mendapat bantuan dari KKP 32 GT kapal Viber. Setelah memancing 1 tahun, mereka mendapatkan hasil Rp500 miliar. Selanjutnya, bantuan serupa juga diberikan kepada banyak nelayan lainnya.
Memang diakui Susi, ketika membuat policy keberlanjutan dengan peraturan-peraturan, seperti tidak boleh tron dan cantrang banyak tantangan. Menghadapi itu, pihaknya memberikan dispensasi-dispensasi. Hal itu karena ia ingin memberikan kesempatan kepada mereka. Namun, secara perlahan, akhirnya mereka pun sadar dan berubah sendiri. Hanya saja, tambah Susi, kadang-kadang tekanan media, politik dimainkan Hoax, di-pimpong kanan – kiri. Jadi semuanya bikin hoax.
“Misalnya, cantrang itu oh mereka tidak bisa melaut. Bohong itu, hoax. Politisi juga main tekan-tekan kita. Karena cantrang itu pertama kali kita verifikasi bulan maret 2018. Lalu semua bilang, oh ya menteri Susi bikin susah. Kepatuhan pengusaha masih kurang. Ini yang harus terus didorong,” tegas Menteri Susi. (bungkornell/sfn)
