6 Kabupaten di NTT Belum Bentuk PPID dan Serahkan SK ke Kemendagri

by -16 Views

MAKASAR, SUARAFLORES.NET,– Sebanyak 6 kabupaten di NTT belum membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Kabupaten-kabupaten tersebut, yaitu Kabupaten Ende, Malaka, Manggarai Timur, Nagekeo, Sabu Raijua dan Sumba Tengah.

Dalam Daftar Nama Pemerintah Kabupaten dan Kota yang Belum Membentuk dan Menyerahkan SK PPID ke Kementerian Dalam Negeri, 6 kabupaten di NTT itu masuk dalam 52 kabupaten yang belum membentuk dan menyerahkan PPDI. Demikian disampaikan Kapuspen Kemendagri, Bahtiar,Senin (18/3/2019) malam kepada Suaraflores.Net.

Menurut Catatan Kementerian Dalam Negeri, terang Bahtiar, untuk seluruh Indonesia, masih ada 52 Kabupaten/Kota yang belum membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Bahtiar saat memberi sambutan dalam Rapat Koordinasi Pengelola Pengaduan dan Informasi Publik Kemendagri dan Pemerintah Daerah Wilayah 2 yang melingkup Sulawesi, Maluku dan Papua. 

“Menurut catatan kami, masih ada 52 Kabupaten/Kota yang belum membentuk PPID. Hal ini dapat mengganggu performa pemerintahan secara keseluruhan”, kata Bahtiar di Hotel Gammara, Kota Makassar, senin (18/3/2019).

Performa pemerintahan yang baik menurut Bahtiar dapat terlihat apabila sebuah daerah memiliki keterbukaan informasi publik. “Performa yang baik apabila daerah mampu melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik secara penuh”, jelas Bahtiar. 

Kemudian dirinya menjelaskan bahaya apabila suatu daerah tidak membentuk PPID. Menurutnya, hal itu dapat mengindikasikan daerah tersebut tidak transparan. “Jika suatu daerah tidak membentuk PPID, maka bisa diindikasikan daerah tersebut tidak transparan dan potensi korupsi masih tinggi,”,tukas Bahtiar

Bahtiar berharap, pada Tahun 2019 keseluruhan daerah bisa menyelesaikan pembentukan PPID. “Mari bekerja keras, berjuang bersama melalui forum- forum, seperti ini. Mari kita bersama tuntaskan permasalahan pada Saudara kita di beberapa daerah yang belum membentuk PPID demi kemajuan kita bersama ,”tutup Bahtiar. (SP/Bkr/BTR)

Daftar Nama Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Yang Belum Membentuk dan Menyerahkan SK PPID ke Kementerian Dalam Negeri

NO KABUPATEN/KOTA
1 Kabupaten Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumatera Utara
2 Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara
3 Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan
4 Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung
5 Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur
6 Kabupaten Malaka Provinsi Nusa Tenggara Timur
7 Kabupaten Manggarai Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur
8 Kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur
9 Kabupaten Sabu Raijua Provinsi Nusa Tenggara Timur
10 Kabupaten Sumba Tengah Provinsi Nusa Tenggara Timur
11 Kabupaten Malinau  Provinsi Kalimantan Utara
12 Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo
13 Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo
14 Kabupaten Buton Utara  Provinsi Sulawesi Tenggara
15 Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara
16 Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara
17 Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat
18 Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku
19 Kabupaten Kepulauan Aru Provinsi Maluku
20 Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku
21 Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku
22 Kabupaten Maluku Tenggara Barat Provinsi Maluku
23 Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku
24 Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku
25 Kota Tual Provinsi Maluku
26 Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara
27 Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara
28 Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku  Utara
29 Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara
30 Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara
31 Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara
32 Kabupaten Deiyai Provinsi Papua
33 Kabupaten Dogiyai Provinsi Papua
34 Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua
35 Kabupaten Jayapura Provinsi Papua
36 Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua
37 Kabupaten Mamberamo Raya Provinsi Papua
38 Kabupaten Mamberamo Tengah Provinsi Papua
39 Kabupaten Mappi Provinsi Papua
40 Kabupaten Nduga Provinsi Papua
41 Kabupaten Paniai Provinsi Papua
42 Kabupaten Puncak Provinsi Papua
43 Kabupaten Sarmi Provinsi Papua
44 Kabupaten Tolikara Provinsi Papua
45 Kabupaten Waropen Provinsi Papua
46 Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua
47 Kabupaten Yalimo Provinsi Papua
48 Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat
49 Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat
50 Kabupaten Pegunungan Arfak Provinsi Papua Barat
51 Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat
52 Kabupaten Tambrauw Provinsi Papua Barat

(Sumber: Kemendagri)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *