RUTENG, SUARAFLORES.NET–Kabupaten Manggarai, Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) hingga 2018 masih menjadi daerah tertinggal. Banyaknya Aparatur Sipil Negara, Tenaga Kontrak Daerah dan Tenaga Harian menjadi salah satu penghambat lajunya pembanguan di Kabupaten Manggarai.
Karena itu, ASN dituntut harus profesional dalam menjalankan tugas Negara dan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah sebaiknya mengurangi penerimaan ASN, tenaga honor, tenaga kontrak, untuk mengurangi anggaran daerah sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
Demikian pernyataan itu disampaikan Bupati Manggarai, Dr. Deno Kamelus, SH, MH dalam kegiatan Rapat Koordinasi Pengembangan 16 Kabupaten Prioritas Terintegrasi Tahun 2018-2019 di Hotel Revayah Ruteng, Rabu (21/3/2018).
Hal itu disampaikan Bupati Kamelus di depan Dirjen Pengembangan Daerah Tertentu Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi RI, Drs. Johojua Markus Yontuwu, M.Si., MA, Staf Kementerian dan Forkompimda Kabupaten Manggarai.
Kegiatan ini mengambil tema besar yaitu “Sinergitas Sinkronisasi dan Harmonisasi Program Kegiatan Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu Dalam Rangka Tindak Lanjut Hasil Kerja Rapat Koordinasi Pengembangan 16 Kabupaten Prioritas Terintegrasi Tahun 2018-2019.
Baca juga: Mekeng: Pemimpin harus “tangan terbuka” dan dekat dengan rakyat
Selain lemahnya kerja ASN, lanjut Kamelus, kelemahan lainnya adalah distribusi guru yang tidak meningkat, Manggarai daerah rawan bencana dan era teknologi yang menuntut para pihak untuk memanfaatkannya.
Semua kendala tersebut, kata Bupati Deno, akan berdampak pada kemiskinan. Karena daerah amat miskin, maka upaya penangganannya berupa pengembangan potensi diri, pengendalian pelayanan perumahan, pengendalian pelayanan pendidikan, pengendalian akses kesempatan belajar dan usaha, bantuan hukum dan pelayanan sosial.
Bupati Deno menilai, kemiskinan di Manggarai sangat kompleks. Karena begitu kompleks, Pemkab Manggarai coba berusaha mengambil beberapa sisi strategis yang dibangun, yaitu program hortikultura dengan pendekatan sistem manajemen terintergrasi (simantri), infrastruktur dan percepatan penanggulangan kemiskinan yang salah satunya dengan perbaikan rumah tidak layak huni.
Dari aspek infrastrukturnya berupa pembangunan jalan dan jembatan. Sedangkan, dari sisi hortikultura, Pemkab Manggarai tahun 2018 ini akan mengsertifikasi tanah dari para kelompok tani sebanyak 10 kelompok yang terdiri dari 400-an anggota di dalamnya dengan menggunakan dana CSR dari Bank NTT.
Sementara, Dirjen Drs. Johosua, meminta kepada Bupati Manggarai agar pendekatan simantri di Manggarai harus terus terintergrasi dengan baik. Perlu melakukan rapat teknis terus menerus termasuk dengan Kementerian. Dia meminta agar Bupati melalui stafnya menggunakan drone untuk memotret semua potensi yang ada di Manggarai lalu disampaikan ke Kementerian. “Itu harus dilakukan”, harapnya. (Melky).
