JAKARTA,NTTBANGKIT.COM,-Saat ini di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) masih terdapat sekitar 3 ribu lebih rumah warga yang tidak layak huni. Rumah-rumah warga yang tidak layak huni tersebut terdapat di berbagai kabupaten. Untuk itu, pemerintah pusat melalui kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat (PUPR) diharapkan memberikan perhatian khusus.
“Saat kampanye lalu, saya banyak masuk keluar desa. Dari satu desa ke desa yang lain, saya bertemu berbagai warga miskin yang tidak mempunyai rumah yang layak huni. Mereka sangat berharap agar ada perhatian pemerintah yang lebih besar agar mereka bisa mempunyai rumah yang layak huni,” ungkap AWK saat menerima kunjungan Kepala Humas Kopdit Pintu Air, Vinsensius dan Pemred Koran Ekora NTT, Agustinus Nong di ruang kerjanya, Rabu (6/11/2019).
AWK mengaku, setelah dipilih rakyat dan lolos ke kursi DPD-RI sebagai salah satu dari 4 wakil rakyat, ia berkomitmen akan memperjuangkan aspirasi rakyat desa yang sangat membutuhkan rumah layak huni. Meski dengan kewenangan DPD-RI yang terbatas, namun ia yakin dengan berbagai relasi dan jaringan di berbagai kementerian, ia dapat memperjuangkannya bersama rekan-rekannya.
“Rumah adalah kebutuhan dasar yang sangat fital bagi rakyat. Kita berharap masalah rumah tidak layak huni di NTT harus diperhatikan dan ditutntaskan oleh pemerintah pusat. DPD RI memang punya kewenangan terbatas, namun kami yakin dengan kemampuan yang kami miliki kami dapat berbuat sesuatu untuk membantu rakyat. Kami dipilih langsung oleh rakyat dan kami akan berjuang dan bertanggungjawab langsung ke rakyat,” kata AWK semangat.
Nusa Tenggara Timur, tambah anggota DPD termuda dari NTT ini, adalah sebuah propinsi kepulauan. Sebagai propinsi kepulauan, NTT yang terdiri dari daratan, bukit dan gunung-gunung serta lautan yang luas, masih membutuhkan anggaran infrastruktur yang besar dari pemerintah pusat, secara khusus di bidang perumahan rakyat dan kelistrikan juga air minum bersih.
“Kita akan terus memberikan masukan kepada pemerintah terkait berbagai pembangunan infrastruktur di NTT. Kita sampaikan terima kasih atas perhatian Presiden Joko Widodo selama ini, dan kita terus meminta agar lima tahun ke depan Presiden Jokowi tetap meningkatkan pembangunan infrastruktur di NTT. (bungkornell)
