Bernad Boro Soroti DPRD Flotim yang “Utak-Atik” APBD

by -18 Views
Suara Flores

SUARAFLORES.NET-Kinerja DPRD Flores Timur dalam proses pembahasan hingga penetapan APBD Tahun Anggaran 2018 mulai disorot. Sejumlah hal yang menjadi produk kebijakan politiknya dinilai buruk. Bahkan disebut adanya  sabotase politik terbuka terhadap kepemimpinan Bupati Anton Hadjon dan Wakil Bupati Agus Boli.

Demikian hal ini dikatakan oleh Bernard Boro Tupen, politisi muda Flotim saat disambangi dikediamannya, Deri Ile Boleng akhir ahad lalu.

Bernad Boro menjelaskan bahwa dipangkasnya Rp. 1,3 M dana Tour de Flores, belanja 3 unit mobil mewah untuk 3 pimpinan DPRD Flotim dan diplotnya dana Rp. 1,4 M lebih secara sepihak untuk membiayai penerimaan 80 an tenaga kontrak kesehatan pada Dinas Kesehatan Flotim. Langkah politik ini mendapat penolakan keras dari Bupati Anton Hadjon.

Menurutnya, dipangkasnya dana Rp. 1,3 miliar pada Dinas Pariwisata Flotim untuk Tour de Flores 2018, disatu sisi dengan alasan event balap sepeda dunia itu memboroskan APBD. Pada sisi lain, DPRD Flotim diam-diam beli 3 unit mobil dinas mewah merk Fourtuner, senilai milyaran rupiah, menunjukan tidak konsistennya sikap politik DPRD Flotim sebagai wakil rakyat dalam mendukung berbagai program pemerintah.

Baca juga: HoCo Bangun Kemandirian Pariwisata Flores

Termasuk kasus yang paling terakhir adalah DPRD Flotim diduga “bersengkongkol” dengan pjs Sekda Flotim. Kepala Dinas Kesehatan Flotim, Anton Tonce Matutina secara diam-diam atau tanpa sepengetahuan Bupati Anton Hadjon merekrut 80 an tenaga kontrak baru bidang kesehatan yang kemudian ditolak Bupati.

“Iya, sangat disesali cara kerja DPRD Flotim. Selalu memasukan unsur kepentingan politik pribadinya yang sulit dipahami. Masa, Tour de Flores, sebuah event dunia untuk ajang promosi pariwisata dan berbagai potensi Flotim kok ditolak dengan alasan boros dan tidak ada hasilnya untuk daerah. Disisi lain, pada saat yang bersamaan DPRD beli 3 unit mobil mewah Fourtuner dan alokasikan dana Rp. 1,4 M lebih untuk terima 80 an tenaga honor kesehatan. Ini dilakukan secara diam-diam yang diduga bahwa tenaga honor jatahnya/orangnya DPRD Flotim. Ini langkah yang tidak tepat dan penuh aroma KKN. Harus diusut tuntas pihak berwenang,”pungkas Bernard Boro serius.

Baca juga: Pariwisata Flores dan Keluhan Wisatawan

Ia mendesak Kejaksaan Negeri segera menyelidiki produk APBD 2018 yang diduga kuat sarat penyimpangan. Pada bagian lain, Bernard juga mempertanyakan peran Anggota DPRD Flotim yang tergabung dalam Koalisi Bereun yang memenangkan Anton-Agus. Terutama peran sentral 2 pimpinan DPRD Flotim yakni Robertus Rebon Kreta, yang juga Sekretaris DPC PDIP Flotim dan Matias Enay selaku Ketua DPC Gerindra Flotim. Mereka diduga ikut dalam persengkongkolan politik ini.

Ia menilai bahwa Robertus Rebon Kreta selaku pemimpin sidang dewan saat memutuskan dipangkasnya Rp. 1,3 M dana Tour de Flores 2018. Padahal event ini dicetuskan Gubernur NTT Frans Lebu Raya yang juga Ketua DPD PDIP NTT.

Baca juga: Objek Wisata Pantai Palo Mulai Beraroma Palmerah

Ditambahkan bahwa ulah politik ini dinilai membuat gaduh pemerintahan Anton Hadjon-Agus Boli.

“Tour de Flores kan sudah jalan beberapa tahun dan Flotim terus menjadi tuan rumah. Bahkan, tahun kemarin, saat Anton Hadjon-Agus Boli baru dilantik dan mampu menjadi tuan rumah. Sudah begitu banyak destinasi wisata pun terus dibenahi. Kok bisa pimpinan sidang ikut irama Anggota DPRD lainnya seperti Mikael Kolin dan Ignas Uran yang notabene tidak berkoalisi dengan Paket Bereun pada Pilkada Flotim 2017 kemarin” ujarnya.

Baca juga: Jadikan Trans Utara Flores, Jalur Baru Tour de Flores

Bernard menyarankan agar Bupati dan Wabup Flotim perlu melakukan evaluasi dan konsolidasi segera kinerja Anggota DPRD dari Koalisi Bereun, termasuk memberi sanksi bagi Anggota DPRD yang diduga mulai diam-diam melakukan sabotase politik. (sfn03).