JAKARTA, SUARAFLORES.NET,-Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Timur Tengah Utara (TTU) saat ini telah mencapai 75 persen. Capain tersebut ditoreh Bupati Raymundus Sau Fernandes selama kurun waktu 8 tahun terakhir. Dia terus bekerja keras dan bertekad membangun 24 ribu rumah layak huni pada tahun 2020-2021 untuk mengurangi jumlah KK miskin.
“Saat ini capaian pembangunan infrastruktur di TTU sudah mencapai 75 persen. Ada infrastruktur jalan kabupaten, ada jembatan, air minum, dan perumahan rakyat. Ya kita hampir selesai, tinggal 25 persen lagi,” kata Bupati TTU, Raymundus Sau Fernandes di sela-sela Rakornas Forkopimda 2019 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, pekan lalu.
Bupati Raymundus menegaskan pihaknya siap menuntaskan pembangunan infrastruktur di paruh kedua sisa masa jabatannya yang akan berakhir pada 2021. Sehingga, menurutnya, pemimpin (bupati) akan datang tinggal melanjutkan yang baru.
“Kita berupaya dan terus berjuang agar sisa masa jabatan ini bisa memperkecil, sehingga bupati berikut dengan proesentasi yang lebih kecil,” tegas Raymundus.
Bangun 24 ribu Unit Rumah Layak
Ditanya mengenai rumah tidak layak huni di Kabupaten TTU, Bupati Raymundus mengungkapkan di TTU ada 38.000 rumah tidak layak huni. Awalnya, kata Raymundus, ada 43.000 rumah tidak layak huni, namun setelah di verifikasi hanya ada 38.000 unit.
Untuk mengurangi rumah tidak layak huni dan jumlah KK miskin, maka Bupati Raymundus menargetkan pembangunan 24 rumah layak huni. Pada tahun 2020 akan dibangun 12 ribu unit dan tahun 2021 dibangun lagi 12 ribu.
“Target kita pada tahun 2020 bangun 12 ribu unit rumah layak huni, dan ini sudah ada dalam KUA PPS sebesar Rp299 Miliar. Tujuannya agar bisa mengurangi jummlah KK miskin. Semua dalam bentuk bantuan hibah sebesar Rp25 juta per kk miskin,” terangnya.
Selanjutnya, kata Raymundus, pada sisa masa jabatannya sampai tahun 2021 juga akan membangun lagi 12 ribu unit rumah layak huni. Pada tahun 2018 lalu prosentasenya lebih rendah dari tahun ini. Pada tahun 2019 ini mencapai 90 persen.
“Rumah tidak layak huni berdampak pada angka kemiskinan sehingga menjadi prioritas saya. Dengan alokasi anggaran yang kita siapkan diharapkan dapat mengurangi KK miskin,”kata Ketua DPW Partai NasDem NTT ini.
Disentil media mengenai dukungan dari APBN untuk pembangunan rumah tidak layak huni, Raymundus mengatakan bahwa dari APBN sekitar 400 rumah layak huni yang dibangun setiap tahun. Sementara itu, dari Pemerintah Provinsi NTT pada tahun 2019 belum ada. Pemerintah provinsi hanya mengarahkan untuk menggunakan Dana Desa untuk pembangunan rumah layak huni.
“Dari pemerintah provinsi mengarahkan menggunakan Dana Desa untuk pembangunan rumah layak huni. Setiap tahun setiap desa bisa mengalokasikan pembangunan 10 unit rumah layak huni. Kalau setiap tahun satu desa 10 rumah dibangun, maka kita berkeyainan akan mengurangi jumlah rumah tak layak huni. Jadi sinkronisasi antara program kabupaten, propinsi dan pusat akan mempercepat tuntasnya rumah tidak layak huni,” tutup bupati dua periode ini (bungkornell/sfn)
