JAKARTA, SUARAFLORES.COM,- Kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang memangkas anggaran di berbagai kementerian dan lembaga untuk melakukan efisiensi anggaran, menjadi gebrakan baru di awal masa pemerintahannya. Banyak pihak merasa risau dan cemas kalau-kalau dana Program Indonesia Pintar (PIP) dan tunjangan guru Non ASN juga turut dipangkas. Pasalnya, hadirnya dana-dana tersebut telah bermanfaat besar bagi kemajuan pendidikan di Indonesia.
Menjawab kekwatiran tersebut, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikbudasmen), Abdul Mu’ti dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR-RI, Rabu (12/2/2025) di Kompleks Senayan menegaskan bahwa gaji aparatur sipl negara (ASN), Program Indonesia Pintar, dan tunjangan guru Non ASN tidak mengalami pemangkasan. Bahkan alokasi pembayaran tunjangan profesi naik dari Rp1.5 juta menjadi Rp2 juta per bulan.
“Beberapa pos belanja di Kementerian Pendidikan Dasar yang tidak termasuk bagian dari pemangkasan anggaran misalnnya gaji dan tunjangan aparatur sipil negara (ASN) sebesar Rp 1,64 triliun, belanja sosial untuk Program Indonesia Pintar Rp 9,6 triliun, dan dana tanggap darurat Rp 22,5 miliar. Selain itu, tunjangan guru non-ASN sebesar Rp11,5 triliun, dan alokasi pembayaran kenaikan tunjangan profesi dari Rp 1,5 juta menjadi Rp 2 juta per orang per bulan,” tegas Menteri Abdul Mu’ti, seperti dilansir Tempo.Co, Rabu.
Sebelumnya, Menteri Abdul mengatakan, awalnya alokasi anggaran lembaganya dalam APBN 2025 sebesar Rp 33,55 triliun. Kemudian, pemerintah mengurangi anggaran Kementerian Pendidikan Dasar sebesar Rp 8,03 triliun hingga menjadi Rp 25,5 triliun. Tapi total anggaran Kementerian Pendidikan Dasar yang dipangkas berubah menjadi Rp 7,27 triliun setelah pemerintah merekonstruksi keputusan pemangkasan anggaran tersebut.
“Dengan demikian, total anggaran Kemendikdasmen dengan penyesuaian ini meningkat dari Rp 25,5 triliun menjadi Rp 26,27 triliun atau hanya sekitar 3,6 persen,” kata Abdul Mu’ti.
Sebelumnya pada bulan lalu, Pemerintahan Prabowo Subianto memerintahkan kementerian, lembaga, dan kepala daerah untuk melakukan efisiensi anggaran dalam pelaksanaan APBN dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025, bulan lalu. Presiden Prabowo menargetken penghematan anggaran sebesar Rp 306 triliun.
Tujuan pemangkasan anggaran itu di antaranya untuk membiayai berbagai program utama pemerintahan Prabowo seperti makan bergizi gratis (MBG) dan pemeriksaan kesehatan gratis. Selain itu, untuk pembayaran utang pemerintah yang jatuh tempo dan bunga pokok utang pada 2025 mencapai Rp 1,3 triliun. (*)
