SUARAFLORES.NET,–Konsep Wisata Halal yang bakal diterapkan di Labuan Bajo, Manggarai Barat mendapat tanggapan beragam. Ada banyak pihak yang menolak tegas, ada pula yang menolak dengan sangat santun melalui kritik yang konstruktif. Bahkan ada pula yang meminta agar isu wisata halal tidak terus dipolitisir dan kembali ke konstitusi.
“Isu wisata halal jangan dipolitisir. Kita paham dan sadar sebagai pelaku toleransi. Artinya, kita akan siapkan fasilitas halal di Labuhan Bajo bagi pengunjung sesuai keyakinannya. Aksi defensif dan proteksi serta resisten terhadap isu wisata halal tidak perlu dibesar- besarkan apalagi dieksploitasi,” kata Drs. GF. Didinong Say, salah satu pemerhati dan pengamat Sosial Budaya NTT, di Jakarta, Rabu (8/5/2019).
Meski demikian menurut Didinong Say, ada tiga (3) point penting terkait isu wisata halal tersebut, yaitu pertama, kembali kepada konstitusi. Artinya, yang diperdebatkan adalah tentang aturan dan kebijakan dalam berbagai bidang kehidupan bersama, dimana harus dikembalikan pada komitmen dan kesepakatan dasar bernegara berbangsa, tujuan serta cita cita proklamasi.
Kedua, menurutnya, kepariwisataan sebagai prime mover ekonomi NTT harus selaras dengan sosial budaya dan politik NTT dalan bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Wisata halal dengan motif politik, sosial dan budaya tentu harus ditolak
Ketiga, prinsip kepariwisataan antara lain fasilitatif optimal. Maka motif wisata halal sebagai extension service untuk segmen pasar tertentu bisa diterima. Artinya, motifnya ekonomi, fasilitatif hospitality dan profesional. Dimana- mana sudah ada fasilitas wisata halal segmentif. (sfn-01/bkr)
