SUARAFLORES.NET – Usai Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Sikka dengan agenda Pidato Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023, Bupati Sikka, Fransiskus Roberto Diogo diwawancarai sejumlah pekerja media di Kabupaten Sikka, Senin (11/2/2018) siang. Ia diwawancarai di depan pintu masuk ruang sidang utama Kantor DPRD Sikka terkait sejumlah soal yang mendorong DPRD mengajukan Interpelasi.
Disaksikan SuaraFlores.Net, (11/2/2019) saat hendak diwawancarai, Bupati memanggil beberapa Anggota DPRD Sikka yang berada di dekatnya. Dua Anggota DPRD Sikka, yakni Sunardin, SH dari Partai Hanura dan H. Aludin dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kemudian mendampingi Bupati Sikka. Ada juga sejumlah ASN yang diminta Bupati Sikka untuk mendampinginya sebelum diwawancai oleh pekerja media yang ada di Kabupaten Sikka.
“Teman-teman DPRD dan ASN mari dampingi saya. Mari teman-teman DPRD,” ujar Bupati yang biasa dipanggil Robi Idong ini.
Kepada wartawan, Robi Idong meminta pekerja media klarifikasi atas berita hasil wawancara di ruang kerjanya beberapa waktu lalu, terkait dengan biaya Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi tahun 2018.
“Saya minta bantu dulu untuk klarifikasi. Teman-teman wartawan harus beritakan secara benar, soal pengembalian dana. Itu kan kita bertemu di ruangan, saya menjelaskan proses. Proses dalam arti kalau ada temuan dalam pemeriksaan, ada rekomendasinya. Rekomendasi kalau ada kerugian Negara, maka wajib dikembalikan. Kalau tidak ada ya tidak masalah,” jelas Robi Idong.
“Teman-teman jelaskan e, kalau ada ya dikembalikan sebelum proses hukum. Kepala desa juga kalau ada temuan, maka harus dikembalikan. Tidak langsung diproses. Itu aturannya jelas. Termasuk bupati, kalau salah gunakan ya harus dikembalikan,” jelas Robi Idong.
Baca juga: Tiga Alasan Ini Memmicu DPRD Sikka Interpelasi Bupati Robi
Baca juga: Bupati Sikka: Kami Tulus untuk Rakyat, Siap Menghadapi DPRD
Baca juga: Hemat dan Jujur, Strategi Bupati Sikka Percepat Pembangunan
Pada kesempatan yang sama, Bupati Sikka yang maju melalui jalur independen ini juga menjelaskan tentang istilah “hubungan intim” yang sempat dikabarkan beberapa media dan membuat geram sejumlah angota DPRD Sikka.
“Istilah hubungan itim yang saya maksudnya itu sesuai koridor. Kalau kita omong proyek, ke pub sama-sama lalu omong proyek itu namanya hubungan intim. Tetapi hubungan yang professional, kemitraan yang benar. Kita sama-sama omong untuk rakyat. Yang terbaik kita omong, persembahkan untuk rakyat. Itu yang saya maksud dengan hubungan intim.” jelasnya.
Ia menjelaskan bahwa seorang politisi tentu memiliki seni dalam berbicara. Termasuk mengatakan “perang”. Menurutnya, “perang” itu baik dan positif.
“Seorang politisi itu hiberbola. Itu yang membuat seni dalam berbicara. Kita tidak perang senjata tapi adu argumen. Itu biasa. Politik itu seni,” ujarnya.
Sebelumnya, diberitakan bahwa Bupati Sikka, Robi Idong diinterpelasi DPRD Sikka dengan tiga alasan. Pertama, terkait pernyataan bupati kepada anggota DPRD untuk mengembalikan uang tunjangan perumahan dan transportasi. Kedua, terkait pemberlakuan Pasar Pagi Terbatas. Ketiga, soal pemberlakukan Perbub terbaru Nomor 33 tahun 2018 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Biaya Tahun Anggaran 2018.
Bupati Sikka, Fransiskus Roberto Diogo mengatakan pihaknya siap menghadapi interpelasi oleh DPRD Sikka. Baginya interpelasi merupakan hak DPRD dan masih pada batas manusiawi. Ia dipilih untuk rakyat dan bekerja tulus untuk rakyat.
“Interpelasi itu hak-hak DPRD. Kita siap hadapi. Ini perbedaan persepsi dan masing-masing memberikan opini. Kita tulus untuk rakyat Kabupaten Sikka. Ini hanya karena komunikasinya kurang,” ujarnya kepada Wartawan di Kantor DPRD Kabupaten Sikka usai mengikuti Sidang Paripurna dengan agenda Pidato Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023, Senin (11/2/2018) siang. (sfn02).
