JAKARTA, SUARAFLORES.NET,–Ketua Komisi V DPR-RI, Farry Djemi Francis menggelindingkan “bola panas” ke tengah rakyat NTT. Bola Panas membara berjudul “Pembangunan infrastruktur justru hanya menjadi ajang pencitraan bagi Presiden Joko Widodo” telah menyulut amarah besar, lantaran Farry sendiri adalah panglima di DPR-RI yang mengetuk palu anggaran infrastruktur. Pemerintah dan rakyat NTT kecewa dan marah terhadap pernyataan Farry yang seharusnya tidak merendahkan kerja keras Presiden Jokowi di Indonesia, secara khusus kemajuan infraktur di NTT saat ini. Padahal, Farry sendiri berasal dari NTT.
Pasca pernyataan Farry yang dilansir di beberapa media nasional, Jumad (11/5/2018) malam, memunculkan beragam tanggapan, lantaran Farry menyebut ‘pembangunan infrastruktur yang dilakukan Presiden Jokowi hanya pencitraan. Warga NTT menanggapi beragam, ada yang mengatakan Farry hebat dan kritis karena sedang menjalankan fungsi kontrolnya sebagai wakil rakyat, ada pula yang menduga Farry sedang menjalankan misi menyerang Jokowi menyambut Pilpres 2019 karena ia adalah pendukung calon presiden Prabowo Subiyanto .
Selain warga, Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya pun angkat bicara. Sebagai pemimpin rakyat NTT selama 10 tahun terakhir, Frans, menegaskan bahwa sejak Presiden Ir. Joko Widodo menjadi pemimpin besar Indonesia, pembangunan infrastruktur di kawasan Timur Indonesia, secara khusus Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sangat berkembang pesat. Dimana Presiden Jokowi memberikan perhatian anggaran yang sangat besar di bidang infrasturktur. Frans menegaskan bahwa apa yang dilakukan Presiden Jokowi di NTT, secara khusus dalam bidang pembangunan infrastruktur bukanlan pencitraan, tapi kerja nyata untuk mamajukan rakyat NTT dan Indonesia.
“Jokowi tidak hanya berkoar-koar dengan janji manis dan isapan jempol, tetapi dia kerja nyata membangun infrastturkur di NTT. Tidak benar dan sangat tidak tepat bila ada pihak yang mengatakan kerja besar Jokowi hanya pencitraan. Semua ini tidak perlu saya rincikan satu per satu. Rakyat NTT sudah tahu,” kata Lebu Raya, Sabtu (12/5/2018) melalui pesan ponselnya.
Lebu Raya lebih keras menegaskan dan mengajak seluruh rakyat NTT tidak memilih partai oposisi yang terus menyerang Jokowi. Sebab, menurut Lebu Raya, di jaman Presiden Jokowi rakyat NTT merasakan geliat pembangunan infrastruktur yang luar biasa. Masih menurut Lebu Raya, jikalau Jokowi hanya mau pencitraan, maka Jokowi tidak perlu membangun NTT dan Papua saja karena penduduknya sedikit.
“Orang NTT dari partai oposisi yang menyerang Jokowi tidak pantas dipilih rakyat NTT. Karena di jaman Jokowi NTT merasakan pembangunan yang luar biasa. Stop percaya mereka. Pada Pilpres tahun 2014, Jokowi menang 72 % di NTT. Artinya, rakyat NTT menyukai Jokowi. Itu di saat Jokowi belum buat apa-apa untuk NTT. Apalagi saat ini rakyat NTT sudah merasakan pembangunan oleh Pak Jokowi. Dukungan untuk Jokowi bisa mencapai 90 prosen. Jadi bila ada orang menyerang Jokowi sama dengan menyerang pendukungnya yang besar di NTT,” tutup Lebu Raya.
Andre Koreh: Farry sedang pencitraan
Pernyataan Farry Francis ibarat gol bunuh diri dalam pertandingan sepak bola. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTT, Ir. Andreas W. Koreh, MT, pun tidak tinggal diam karena pernyataan Farry terkait dengan bidang tugas yang sedang dikerjakannya. Andre Koreh merasa sangat menyesal dan kecewa karena menurutnya Farry sendiri yang sedang melakukan pencitraan.
“Justru Fary sendiri yang sedang melakukan pencitraan dengan selalu mendompleng Presiden maupun Menteri PU yang datang ke NTT. Hal ini supaya memberikan kesan bahwa dia adalah pahlawan pembangunan infrastruktur di NTT,” kata Andre melalui pesan Whatshapnya, Sabtu malam.
Andre mengungkapkan, adalah sejumlah proyek yang menjadi pencitraan Fary Francis, yaitu di antaranya pembangunan jalan Poros Tengah di Kabupaten Kupang, proyek jalan Lingkar Luar di Kota Kupang, dan pembangunan Jembatan Petuk Ratusan Mliliar di Kota Kupang yang hingga kini belum tuntas. “Dalam proyek tersebut, Farry selalu hadir, apakah bukan dia yang sedang pencitraan mendompleng pembangunan di NTT?” Tanya Andre.
Andre yang sudah lima belas tahun menjadi Kepala Dinas PU NTT ini, mengungkapkan, setiap kali kunjungan kerja (Kunker) Menteri PU di NTT, Fary selalu hadir padahal ia tidak diundang. “Apakah ini bukan pencitraan? Tanya Andre yang mengaku sangat kecewa membaca pernyataan Farry di media massa yang menyebut “Presiden Jokowi bangun infrastruktur hanya pencitraan.”
“Saya sangat sayangkan pernyataan seorang Ketua Komisi V DPR-RI yang tahu bagaimana pedulinya pemerintah membangun NTT melalui infrastruktur, tetapi malahan dibilang pencitraan.kalau saat ini Jokowi citranya bagus karena bangun infrastruktur, itu bukan tujuan, tetapi itu adalah konsekuensi logis,” tutup Andre.
Sebelumnya, seperti dilansir Kompas.com, Jumad (11/5), Fary mengatakan, pembangunan infrastruktur justru hanya menjadi ajang pencitraan bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menghadapi kontestasi politik pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.
“Kita lihat semua target-target berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, itu ujungnya kalau tidak harus diselesaikan 2018, 2019,” kata Fary dalam sebuah diskusi yang diselenggarakan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia di Jakarta, Jumat (11/5/2018).
Pencitraan tersebut, kata Fary, terlihat dari banyaknya pemberitaan tentang pembangunan infrastruktur yang muncul di media massa, baik cetak maupun elektronik. Padahal, bila dilihat dari anggaran yang dialokasikan, sebenarnya tidak terlalu besar. Fary yang berasal dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) mewakili Dapil Nusa Tenggara Timur II menjelaskan, pada 2015 lalu, anggaran pembangunan yang diusulkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebesar Rp 114,8 triliun, sementara yang disetujui Rp 110,8 triliun.
Kemudian pada 2016, lanjut Farry, anggaran yang disetujui senilai Rp 98,1 triliun dari usulan Rp 169,4 triliun. Sementara pada 2017 anggaran yang diberikan di bawah 50 persen dari usulan Rp 209 triliun, yakni hanya Rp 103,1 triliun yang disetujui. Terakhir pada tahun ini, dari kebutuhan Rp 221,3 triliun, anggaran yang disetujui untuk Kementerian PUPR hanya Rp 106,2 triliun.
“Jadi kalau dikatakan bahwa ini di media, di koran, banyak sekali pengeluaran infrastruktur itu, pembangunannya yang banyak, atau beritanya yang banyak?,” pungkas Fary. (bkr/Sfn*)
