JAKARTA, SUARAFLORES.NET,–Ormas Gerakan Rakyat Cinta Indonesia (Gercin) memberikan dukungan penuh kepada Presiden Ir. Joko Widodo yang telah memutuskan memindahkan Ibu Kota Negara ke Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).
“Kami dukung penuh kebijakan dan keputusan strategis Presiden Jokowi untuk memindahkan Ibu Kota Negara ke Kaltim,” tegas Edy Sinurat, Bendahara Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Gercin, Rabu (28/8/2019) di Jakarta.
Disentil apa alasan memberikan dukungan terhadap pemindahan ibu kota, Edy, mengatakan, pemindahan ibu kota mewujudkan keberlanjutan sosial ekonomi. Dengan dipilihnya Kaltim dan Kalbar sebagai daerah penopang, maka pemerataan pembangunan akan terjadi di kawasan tengah dan timur.
Dikatakannya, pemerataan pembangunan yang berasaskan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia akan terjadi. Pasalnya, selama ini, konsentrasi pembangunan lebih banyak di wilayah Indonesia barat. Disitulah sejak lama terlihat ada jurang pemisah yang dalam, dan menimbukan kecemburuan sosial yang tinggi.
Edy meminta agar Ditjen Otonomi Daerah segera bekerja dan bersinergi dengan Bappenas mengamankan keputusan Presiden Jokowi. Menurutnya, keputusan presiden sebagai pemimpin tertinggi negara, wajib kita dukung, kita amankan dan segera dilaksankan demi mempercepata pemindahan ibu kota negara ke Kaltim.
“Intinya kami mendukung penuh. Kami meminta para menteri dan pembantu presiden segera bersinergi untuk melaksankan keputusan tersebut,” tegas Edy dalam diskusi dengan para pengurus Gercin di Jakarta.
Keputusan Revolusioner
Hal yang sama ditegaskan oleh Koodinator Wilayah (Korwil NTT) DPN Gercin, Kornelius Moa Nita. Menurut dia, langkah yang diambil Presiden Jokowi adalah terobosan revolusioner menuju pembangunan Indonesia yang adil dan merata dalam bingkai NKRI.
“Hebat, ini keputusan revolusioner Jokowi untuk wujudkan pemerataan pembangunan. Selama kurang lebih 65 tahun, bahkan sejak Indonesia sia merdeka. hampir seluruh atau sebagian besar anggaran negara (APBN) dipergunakan semaksimalnya untuk pembangunan di Pulau Jawa saja. Jadi sangat tida adil,” tegas dia.
Pertanyaanya, lanjut dia, apakah di Indonesia Timur dan Tengah ini bukan bagian dari NKRI? Kesenjangan sosial yang terjadi 65 tahun itu telah terus memperlebar kecemburuan yang sering berujung konfilk.
“Pembangunan sangat jauh panggang dari api. Baru di era Jokowi kita merasakan ada sentuhan pembangunan. Langkah yang diakukan Presiden Jokowi ini luar biasa. Keputusan itu luar biasa dalam rangka pemerataan pembangunan untuk mewujudkan keadilan sosial, sesuai sila ke lima Pancasila. Jadi kita dari NTT juga mendukung penuh,” katanya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi resmi mengumumkan lokasi persis ibu kota baru Indonesia yang akan menggantikan Jakarta. Ibu kota baru itu akan terletak di 2 (dua) kabupaten yang ada di Kalimantan Timur, yakni di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara.
Presiden Jokowi menegaskan bahwa Pemindahan Ibu Kota Baru ke Kalimantan Timur tidak akan membebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pasalnya, pembiayaan Ibu Kota Baru akan didanai dari tiga sumber pendanaan.
“Perlu saya sampaikan kebutuhannya Rp. 466 triliun. 19 persennya akan berasal dari APBN, sisanya dari KPBU dan investasi swasta,” kata Presiden Jokowi dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019).
Sumber pembiayaan pemindahan ibu kota baru akan dilakukan melalui tiga sumber, yakni sekitar 54,6 persen akan didanai Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), 26,2 persennya didanai swasta, dan 19,2 persennya didanai APBN. Dengan demikian, pemindahan ibu kota tersebut tidak akan menggangu pembangunan SDM dan Prioritas lain.
Gedung Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif, infrastruktur selain yang tercakup APBN, sarana pendidikan dan kesehatan, museum dan lembaga pemasyarakatan, serta sarana penunjang akan didanai oleh KPBU yang besarannya 54,6 persen.
Sementara, perumahan umum, perguruan tinggi science-technopark, peningkatan bandara, pelabuhan dan jalan tol, sarana kesehatan, shopping mall, MICE (meeting, incentive, convention, and exhibition) akan dibiayai dari dana swasta yang besarannya 26,2 persen.
Sedangkan APBN yang besarannya 19,2 persen akan digunakan untuk infrastruktur pelayanan dasar, istana negara dan bangunan strategis TNI/Polri, rumah dinas ASN/TNI/Polri, pengadaan lahan, ruang terbuka hijau, dan pangkalan militer. (Tim/gercin/sfn)
