SUARAFLORES.NET – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Sikka mendukung pemerintah terhadap proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tahun 2020 senilai Rp104.289.722.201. Gerindra mendorong pemerintah memanfaatkan tanah dan rumah dinas yang kosong.
Dukungan itu disampaikan oleh Anggota Fraksi Partai Gerindra Fabianus Toa melalui Pemandangan Umum Fraksi Gerindra terhadap Pidato Pengantar Bupati Sikka atas Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara KUPPAS) pada Sidang Paripurna DPRD Sikka yang berlangsung di ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Sikka, Selasa (25/6/2019).
“Sesungguhnya itu terbilang sangat tinggi karena ada sumber-sumber pendapatan mengalami penurunan. Kita sarankan agar aset-aset daerah berupa tanah dan rumah dinas yang kosong dapat disewakan kepada pihak lain. Ini dilakukan agar lahan tidur atau rumah kosong itu dapat menghasilkan uang untuk daerah,” ujar Fabianus Toa.
Baca juga: Lelang Proyek 41 Miliar Berujung Pengaduan oleh PT SKS, Bagaimana Reaksi Kejaksaan dan DPRD Sikka?
Baca juga; Emilia Nomleni Berpeluang Besar Jadi Ketua DPRD NTT
Lanjut Fabi Toa, sejauh ini pemerintah belum serius mengamankan secara baik aset-aset daerah yang bisa menjadi sumber pendapatan. Misalnya tanah di bantaran kali mati yang terbentang dari belakang Toko Bogadarma sampai jembatan depan Toko Mustika.
“Kami usulkan agar area ini dapat diamankan pemerintah dan selanjutnya dimanfaatkan oleh pihak ketiga dalam bentuk sewa pakai,” ujarnya.
Sebelumnya, (24/6), Bupati Sikka Fransiskus Roberto Diogo dalam Pidato Pengantar KUAPPS mengatakan bahwa pemerintah Kabupaten Sikka memiliki aset yang dapat dioptimalkan pemanfaatannya untuk pelayanan kepada masyarakat maupun untuk peningkatan pendapatan. Optimalisasi aset daerah dapat dicapai dengan perbaikan pengelolaan aset, peningkatan kerjasama dengan pihak lain atau swasta dan pembentukan badan usaha baru yang khusus untuk pengoptimalan aset daerah.
Disamping itu, lanjut Bupati Sikka, optimalisasi aset juga dapat dilaksanakan melalui kerjasama dengan pihak lain atau swasta, baik dalam bentuk Build Operation Transfer (BOT) maupun kontrak konsensi. (sfn02).
