WAIKABUBAK,SUARAFLORES.NET,- Tim Gugus Tugas PAUD HI Kabupaten Sumba Barat, Kamis (1/8) membahas rencana kerja tahun anggaran 2020. Tim Gugus Tugas yang disebut dengan Taman Pawoda Kabupaten ini mensinergikan semua program dari masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) dan mitra kerja Save The Children Sumba yang bisa mendukung program Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI) di tahun 2020. Rapat tim gugus tugas ini berlangsung di ruang meeting Bappeda Kabupaten Sumba Barat.
Rapat Tim Gugus Tugas PAUD HI Sumba Barat ini dihadiri oleh semua OPD terkait yakni Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Bagian Hukum Setda dan Save The Children Sumba serta Stimulan Institute Sumba (SIS).
Rapat tim gugus tugas ini dibuka oleh Kepala Bappeda Sumba Barat, Titus Diaz Liurai, S.Sos, MM. Rapat tim ini mengagendakan pembahasan rencana kerja tahun 2020 dimana pemerintah daerah akan mereplikasi pengembangan PAUD HI Model di sejumlah desa, evaluasi pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pembentukan Gugus Tugas PAUD HI atau Taman Pawoda di 10 desa, pembahasan instrument monitoring serta rencana kegiatan monitoring terpadu.
Di hadapan Tim Gugus Tugas PAUD HI, Kepala Bappeda Sumba Barat, Titus Diaz, S.Sos,MM, mengatakan, pemerintah daerah sangat berkomitmen untuk mengembangkan PAUD HI dan hal ini terbukti dengan direvisinya Dokumen RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) yang sudah ditetapkan sebelumnya.
“Kita baru selesai merevisi RPJMD Kabupaten Sumba Barat dan telah ditetapkan dengan Perda Nomor 1 Tahun 2019. Ada beberapa catatan dari Provinsi yang harus kami lengkapi. Khusus untuk PAUD, indikatornya sudah ada. Namun kami masih kesulitan data seperti APM dan APK PAUD. Kalau bisa hari ini kita bisa dapatkan. Terus target kita 2 tahun ke depan, target apa yang mau dicapai. Target pembangunan PAUD HI harus bisa terukur, “ujarnya.
Dikatakannya, saat ini untuk APK SD 65,66 %. Ada anak SD yang masuk SD tetapi tidak sesuai umur. Untuk itu, ketersediaan data menjadi sangat penting untuk bisa membuat perencanaan ke depan. Ia berharap Tim Gugus Tugas PAUD HI harus bisa melakukan penguatan data base agar program yang direncanakan ada dasar yang kuat mengapa kita melaksanakan program tersebut.
“Perencanaan tanpa data tidak bisa dipertanggung jawabkan. Perencanaan yang berkualitas harus didukung dengan data base yang bagus agar bisa membuat perencanaan dan penganggaran. Sekarang ini di dana desa ada penekanan untuk alokasi anggaran bagi posyandu, PAUD dan BKB. Karena itu, kita harus membuat perencanaan yang baik berdasarkan data yang tersedia, “ujarnya.
Kepala Bappeda Sumba Barat berharap ke depan, Program PAUD HI ini kalau bisa direplikasi ke desa lainnya. Namun, ia mengingatkan bahwa untuk mereplikasi biasanya masyarakat mau lihat dulu conohnya. Untuk itu harus ada model dulu agar bisa meyakinkan masyarakat dan pengambilan keputussan agar bisa direplikasi. Misalnya bila kita sepakat menetapkan 1 kecamatan 1 model PAUD HI maka semua dinas bisa mengalokasikan anggaran dan program ke wilayah tersebut.
Hal lain yang dikemukakannya terkait PAUD HI adalah masalah stunting yang saat ini Sumba Barat mencapai 53 %. Stunting sangat erat kaitannya dengan sanitasi. Masalah stunting, sanitasi, kesehatan ibu dan anak menjadi pusat perhatian kita sebagaimana standar pelayanan minimal. Di dalam SPM itu tidak singgung soal infrastruktur. Yang ada adalah terkait berapa masyarakat yang mengakses air bersih, Pendidikan dan layanan dasar lainnya. Ke depan fokus program kita tidak lagi membiayai pembangunan jalan raya namun peningkatan kualitas SDM.
Kepala Bappeda menjelaskan, setiap kelahiran dan gizi serta kecerdasan anak sangat berpengaruh pada indeks pembangunan manusia. Ini tantangan kita semua. Bagaimana mengarahkan pembangunan daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan pemerintah. Tantangan kita adalah pola pikir kita yang masih terpola dengan keaadan ini. Terkait PAUD, kata Kepala Bappeda, arah kebijakan APBD 2020 adalah pengembangan Pendidikan. Untuk itu, kita harus lakukan berdasarkan indikator-indikator yang ada. Arah kebijakan nasional dan provinsi tahun 2020 lebih menekankan pada penguatan kualitas SDM. Permendagri Nomor 86 menekankan penanganan yang holistik, integrative, tematik dan spasial.
Kepala Bappeda juga menyinggung ada satu pertanyaan dari seorang guru taman kanak-kanak di gaura yang mempertanyakan masih adanya masalah soal SDM.
Menurut Kepala Bappeda Sumba Barat, permasalahan SDM itu diawali dari tidak adanya perencanaan kelahiran. Kelahiran tidak direncanakan. Kita harys perkuat asupan gizi untuk tumbuh kembang anak sejak dalam kandungan termasuk asupan gizi untuk bapak agar saat berhubungan dengan isteri bisa menghasilkan anak yang berkualitas. Kita harus tangani dari hulu sampai hilir. Kalau nanti SD baru ditangani itu terlambat. Kita tangani sejak janin atau sejak 1000 Hari Pertama Kehidupan. Ia mengingatkan bahwa pendidikan akan baik kalau dimulai dari fondasinya yakni sejak usia dini. (Yulina/sfn)
