JAKARTA, SUARAFLORES.NET,–Anggota DPR-RI Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Herman Hery meminta kepada para pihak yang merasa ada mafia dalam proses seleksi komisioner KPU NTT segera membongkar dan menyebutkan nama-nama yang diduga bermain.
“Sebaiknya, kalau memang ada indikasi nama-nama para mafia tersebut segera dibongkar saja. Sebutkan nama-nama mereka, yang tentunya dilengkapi dengan sejumlah bukti agar pubik tahu, dan jangan dipilih lagi. Hal itu baik, agar tidak menjadi ajang fitnah,” kata Herman Hery, Minggu (2/12/2018) menanggapi kasus dugaan mafia seleksi KPU NTT 2018, melalui ponselnya.
Dikatakannya, seperti KPK, ketika menuduh orang selalu disertai dengan petunjuk-petunjuk. Meskipun belum jadi bukti, tetapi melalui petunjuk-petunjuk laporan masyarakat yang kemudian diolah atau dicari bukti-bukti tambahan. “Nasib rakyat NTT tidak akan maju kalau hanya hidup dengan issue,” tuturnya.
Selain itu, menanggapi adanya pengakuan dari peserta yang tidak lulus bahwa ada tim seleksi yang tidak fair dan transparan, dia mengatakan bahwa cara bermain oknum-oknum tim seleksi harus dibeberkan tanpa menyebut nama, paling tidak masyarakat bisa menilai.
Baca juga: Terbongkar, Ada Mafia di Balik Proses Seleksi Calon Komisioner KPU NTT
Dia berharap media pun harus cerdas, agar tidak mengabarkan informasi tendensius dan berujung fitnah yang akhirnya merusak tatanan masyarakat, dimana orang mulai saling mencurigai dan saling fitnah yang tidak berdasar.
“Ini pendapat saya sebagai seorang politisi. Bahwa salah satu kunci sukses dalam pertandingan politik adalah logistik iya, tetapi bukan berarti melakukan kecurangan.
Diberitakan sebelumnya, proses seleksi komisioner KPU NTT tahun 2018 diduga sarat permainan mafia. Hal ini memicu amarah parah pegiat politik dan hukum di NTT dan Jakarta. Mereka mendesak KPU RI dan DKPPP membatalkan hasil seleksi, dan melakukan seleksi ulang. Bahkan, tim seleksi pun harus dibentuk tim baru yang lebih independen.
Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus, SH, kepada Suaraflores.Net, Sabtu (1/12/2018) di Jakarta, mengungkapkan, semua organ penting Penyelenggara Pemilu 2019 (KPU, BAWASLU dan DKPP) harus mencermati dan merespons dugaan masyarakat akan adanya permainan mafia dalam proses seleksi Komisioner KPU Provinsi NTT.
Baca juga: Gubernur NTT dan Bupati Sikka Paparkan Jurus Masuk Surga
Marianus Minggo, salah satu peserta seleksi, menegaskan tidak ada transparansi dalam proses seleksi yang dilakukan tim seleksi KPU NTT. Menurut dia, ada fakta terungkap, kalau jujur, passing grade Computer Assisted Test/CAT yang memenuhi syarat seharusnya 60 ke atas dari hasil 10 besar calon komisioner KPU NTT yang telah diumumkan dan disampaikan ke KPU RI, memenuhi syarat hanya 4 (empat) orang.
Menurutnya, hasil ini telah menunjukkan sebuah langkah yang tidak terpuji. Sebab pelaku rekruitmen tidak konsisten dengan pernyataannya saat sosialisasi di Hotel On the Rock tanggal 18 September 2019 yang mengatakan bahwa CAT yang diprioritaskan adalah standar nilai 60 ke atas baru dinyatakan lulus.
Realitanya, lanjut dia, antara perkataan dan perbuatan berbeda. Hal ini terjadi akibat dari sikap tim rekruitmen yang melakukan diskresi yang mau menyesuaikan dengan perintah peraturan KPU Nomor 25 tahun 2018 yang menyatakan bahwa untuk mengikuti tahap tes psikologi jumlah paling banyak adalah 7 kali jumlah anggota komisioner KPU provinsi periode 2018-2023. Dimana, pada ruang ini mulai nampak tindakan keputusan yang boleh dibilang ada kepentingan karena standar nilai di bawah 60 diakomodir. (bkr/sft)
