JAKARTA, SUARAFLORES.NET,–Di tengah-tengah riuh-riahnya pesta demokrasi Pemilu 2019, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali memanaskan memory rakyat Indonesia terkait wacana pemindahan ibu kota negara Indonesia ke luar Jakarta atau ke luar Pulau Jawa. Wacana ini sebenarnya bukan wacara baru karena ide awal pemindahan ibu kota sudah dilecutkan oleh Presiden Soekarno di era kekuasaannya namun tidak terwujud hingga saat ini. Jadi Presiden Jokowi sebenarnya hanya melanjutkan rencana Soekarno yang belum terwujud. Tentunya, oleh Jokowi setelah mencermati kondisi Kota Jakarta yang kian sulit ditata karena ledakan penduduk yang sulit dibendung, kemacetan yang berulang tahun, serta banjir dan sampah yang makin parah dan sulit diatasi. Lalu apa pendapat warga Indonesia, secara khusus NTT yang terletak di Indonesia bagian timur?
Dalam pantauan media ini di jagad media sosial, ragam pendapat dilecutkan warga menanggapi wacana yang telah menjadi rencana serius karena telah dilakukan kajian oleh Kementerian Pertanahan dan Penataan Ruang serta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) RI ini. Begitu banyak warga memberikan komentar positif. Menurut mereka,langkah bijak dan cerdas yang dilakukan Jokowi adalah srategi jitu untuk memperlancar dan mempercepat pelayanan pemerintahan.Bahkan ada begitu banyak warga yang mendesak agar rencana itu segera diwujudkan, dan bukan sekedar wacana yang terus berulang-ulang tanpa kenyataan. Soal pilihan ibu kota negara di Kota Palangkarya, Kalimantan Tengah, meski ada warga yang juga mengusulkan di Papua, Sulawesi, Sumatera, Jawa Barat dan NTT, namun lebih banyak warga yang berpendapat bahwa pilihan Kota Palangkaraya adalah pilihan yang tepat karena berada di tengah-tengah dari seluruh provinsi Indonesia, selain memiliki lahan yang masih sangat luas, bukan daerah gunung berapi dan penduduknya sedikit di banding Pulau Jawa.
Tokoh Pembangunan Infrastruktur NTT, Ir. Piter Djami Rebo. M.Si, mengatakan,rencana Presiden Jokowi memindahkan ibu kota negara ke luar Jawa, dalam hal ini ke Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah adalah kebijakan yang sangat strategis. Rencana itu menurut jebolan Fakultas Teknik Sipil Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang ini, adalah wacana sejak Presiden Soekarno. Dahulu, Presiden Soekarno sudah merencanakan agar ibu kota negara pindah ke Kalimantan Tengah karena masih tersedia lahan yang sangat luas, dan daerah yang kerentanan bencananya terendah.
Menurut Mantan Kadis PU NTT tiga periode ini, untuk menindaklanjuti rencana Presiden Jokowi tersebut, maka pemerintah segera melakukan beberapa tahap, yaitu di antaranya tahap sekarang harus segera dilakukan pengkajian. Memang kata dia, untuk proses pemindahan ibu kota tidak mudah karena membutuhkan waktu kurang lebih 10 tahun, dengan biaya dari APBN yang tidak sedikit.
Sementara itu, Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) NTT, Paulus Tanggela, ST, mengatakan, rencana pemindahan ibu kota negara oleh Presiden Jokowi adalah keputusan yang sangat berani dan bagus. Hanya saja menurut dia, membutuhkan biaya yang sangat besar kurang lebih Rp300 triliun. Meski demikian, ia mendukung karena pemerintah pusat pasti sudah mempunyai rencana dan kajian yang matang serta menyiapkan sumber dananya.
Lebih jauh, ia mendorong agar pemerintah pusat tidak hanya terfokus di Kota Palangkarya tetapi juga mempertimbangkan provinsi lain seperti Papua. Pasalnya, menurut Paul, tata kota baru direncanakan sehingga lebih bagus bisa ditata sebelum ada bangunan. Hanya saja kalau di Papua, menurutnya, kasihan orang Sumatera ke Papua sangat jauh. Dengan nada guyon, Paul menyentil, jika ibu kota negara di Pulau Timor ( Kabupaten Kupang dan Timor Tengah Selatan) juga bagus karena lahannya masih sangat luas. Hanya saja, air dan tingkat kerawanan bencana di NTT sangat tinggi.
Mantan Ketua Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) NTT, Don Ara Kian, MT, IAI, memuji langkah bijak dan cerdas Presiden Jokowi yang mau melanjutkan rencana Presiden Soekarno untuk memindahkan ibu kota negara di Palangkaraya. Menurut Dosen Fakultas Teknik Universitas Widya Mandira (UNWIRA) Kupang ini, itu adalah Konsep Indonesia Centris. Konsep Indonesia Centris yang sedang dijalakan Jokowi yang berdasarkan Sila Keadilan Sosial dan Sila ke tiga, Persatuan Indonesia. Untuk itu, ia mendukung penuh rencana tersebut demi terwujudnya kesenjangan sosial antara barat dan timur, yang telah terjadi puluhan tahun.
“Ini adalah konsep Indonesia Centrisnya Jokowi. Dan karena itu, dalam rencana pemindahan ibu kota negara di luar Jakarta, maka pilihan Kota Palangkaraya adalah sebuah pilihan yang tepat untuk melengkapi gagasan pembangunan dengan konsep Indonesia Centrisnya Jokowi. Sejalan dengan itu, maka segeralah dilakukan review tata ruang nasional. Konsep keruangan sudah harus berubah. Dan menurut saya, dengan berpedoman pada 4 arah angin sekaligus membagi ruang wilayah menjadi Indonesia Timur, Indonesia Barat dan Indonesia Utara dan Indonesia Selatan,”kata Ara Kian, ketika dihubungi Suaraflores, Rabu (1/5/2019) melalui ponselnya.
Menurut Ara Kian, dengan Kota Palangkaraya menjadi pusat ibu kota negara, sekaligus mengganti konsep keruangan nasional yang selama ini terkesan dikotomikan Indonesia Tengah, Tengah dan Barat. Dengan rencana tersebut, maka Bali, NTT, Maluku Tenggara masuk menjadi Wilayah Selatan Indonesia, Jawa dan Sumatera Wilayah Barat, Sulawesi Utara, Maluku dan Maluku Utara masuk wilayah Utara, dan seluruh Papua Wilayah Barat, Kalimantan dan sebagian Sulawesi menjadi pusat pemerintahan. Dengan beigtu, kata dia, fokus perhatian pembangunan kewilayahan menjadi lebih baik.
Sebelumnya, dalam rilis resmi Biro Protokol, Media dan Pers Istana, yang dikirim Agus Raharjo ke media ini, Presiden Jokowi membahas lebih lanjut mengenai rencana pemindahan ibu kota. Pembahasan tersebut digelar bersama dengan jajaran terkait di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, (29/4/ 2019) lalu. Menurut Jokowi, Wacana tersebut sebelumnya telah lama muncul, bahkan sejak era Presiden Soekarno. Namun, hingga kini wacana tersebut belum juga terlaksana. Di setiap era presiden pasti muncul gagasan itu. Tapi wacana ini timbul-tenggelam karena tidak pernah diputuskan dan dijalankan secara terencana dan matang.
Jokowi mengatakan, pembahasan soal pemindahan ibu kota ini hendaknya tidak hanya mempertimbangkan manfaat jangka pendek semata. Namun, kebutuhan dan kepentingan negara dalam perjalanannya menuju negara maju di masa mendatang harus menjadi pertimbangan utama. “Ketika kita sepakat akan menuju negara maju, pertanyaan pertama yang harus dijawab adalah apakah di masa yang akan datang DKI Jakarta sebagai ibu kota negara mampu memikul dua beban sekaligus, yaitu sebagai pusat pemerintahan dan layanan publik sekaligus pusat bisnis,” kata Jokowi dalam rapat yang didampingi Wapres Jusuf Kall dan para menteri tersebut.
Jokowi menjelaskan bahwa banyak negara-negara yang telah memikirkan sekaligus mengantisipasi mengenai bagaimana negara mereka berkembang di masa mendatang. Menurutnya, di masa kompetisi global ini, Indonesia perlu berpikir visioner dan melakukan pemikiran yang sama dengan negara-negara lainnya itu. Dicontohkannya, seperti Malaysia, Korea Selatan, Brasil, Kazakhstan, dan lain-lain. Sekali lagi, ia mengajak semua pihak berpikir visioner untuk kemajuan negara Indonesia.
Lebih jauh, ia memahami bahwa pemindahan ibu kota merupakan proses yang tidak singkat dan membutuhkan biaya besar. Di antaranya mengenai pemilihan lokasi yang tepat, pertimbangan aspek geopolitik, geostrategis, serta kesiapan infrastruktur pendukung. Rapat terbatas tersebut kemudian dilanjutkan dengan pemaparan hasil kajian rencana pemindahan ibu kota oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro.
Poros Maritim Dunia dan Jakarta Jadi Pusat Perekonomian
Menanggapi rencana itu, PDIP sebagai partai pengusung dan pendukung Jokowi, dalam keterangan persnya menegaskan bahwa pemindahan ibu kota negara memperkuat posisi geopolitik Indonesia untuk membangun Poros Maritim Dunia. Dalam rilis resmi Sekjend DPP PDIP, Hasto Kristianto menegaskan 4 point penting, yaitu pertama, PDI Perjuangan menanggapi positif terhadap kebijakan baru Presiden Jokowi yang mematangkan rencana pentingnya membentuk pusat pemerintahan negara Indonesia, memindahkan ibu kota negara, dan menjadikan Jakarta sebagai pusat perekonomian Indonesia.
“Apa yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi dengan menggelar Rapat Kabinet Terbatas membahas rencana Ibu Kota yang baru sangat menarik. Namanya rencana, implementasinya tentu memerhatikan banyak aspek, salah satunya adalah posisi geopolitik Indonesia yang begitu strategis dan menjadi titik temu, bahkan persenyawaan peradaban antar bangsa di seluruh penjuru dunia,” kata Hasto, beberapa waktu lalu.
Kedua, kebutuhan pemindahan ibu kota tersebut juga mempertimbangkan arah masa depan Indonesia dimana pada tahun 2030 Indonesia diprediksi menjadi kekuatan perekonomian keempat di dunia. “Jakarta tentu saja tetap berperan sentral dan strategis, apalagi sebagai pusat kekuatan perekonomian Indonesia. Dipastikan ke depan akan jauh lebih banyak ruang hijau dan tata kotanya akan semakin asri dan menawan karena kantor-kantor pemerintahan negara pun akan menyesuaiakan dengan ibu kota baru tersebut,” katanya.
Ketiga, PDI Perjuangan sendiri akan memberikan kontribusi terhadap kebijakan strategis tersebut. “Pada tahun 1957 Bung Karno telah meletakkan master plan dengan menjadikan Palangkaraya, Kalimantan Tengah sebagai Ibu kota Negara Indonesia. Posisinya yang strategis, bahkan telah ditarik garis imajiner, yang menjadikan Kaliamantan Tengah benar-benar sebagai sentralnya Indonesia dan dunia. Gagasan besar Bung Karno ini tentunya diintegrasikan dengan komitmen menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Atas dasar hal tersebut, PDI Perjuangan akan memberikan kajian khusus secara geopolitik, kebudayaan, sosiologis, serta tata ruang yang menggambarkan hebatnya Ibu Kota Indonesia yang baru tersebut yang menampilkan seluruh watak, jati diri, dan sejarah panjang Indonesia Raya kita,”terangnya.
Dan keempat, menurut Hasto, Presiden Jokowi bergerak cepat dan memulai langkah strategis Indonesia Maju. “Mari berpacu ke depan. Rakyat sudah menentukan Pak Jokowi-KH Ma’ruf Amin sebagai pemenang pemilu. Saatnya berpikir dan berpandangan maju,” tutupnya. (bungkornell/suaraflores.com)
