JAKARTA, SUARAFLORES.NET, -Indonesia berpeluang besar menjadi lima besar negara dengan ekonomi terkuat dunia, bahkan bisa menjadi empat besar ekonomi terkuat dunia pada tahun 2045. Namun untuk mewujudkan hal tersebut bukanlah sesuatu hal yang mudah. Bagi Presiden Joko Widodo, ada tiga hal pokok yang harus diselesaikan untuk dapat mewujudkan peluang tersebut. Ketiganya ialah pembangunan infrastruktur yang merata, reformasi struktural untuk peningkatan daya saing, dan pembangunan sumber daya manusia.
Pembangunan infrastruktur yang merata telah menjadi fokus utama pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla sejak awal. Terkait dengan hal tersebut, Kepala Negara meminta agar infrastruktur yang dibangun pemerintah pusat di sejumlah daerah segera disambut oleh pemerintah daerah dalam mengembangkan perekonomian di daerah.
“Setelah selesainya beberapa infrastruktur yang telah kita bangun baik itu jalan, jalan tol, pelabuhan, dan airport segera disambungkan oleh provinsi, kabupaten, dan kota pada titik-titik produksi yang ada di daerah masing-masing,” ujar Presiden Joko Widodo ketika memberikan sambutan pada pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2019 di Ballroom Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat, Kamis, 9 Mei 2019.
Perekonomian negara yang kuat juga harus ditopang dengan perekonomian di daerah yang juga kuat. Pemerataan infrastruktur dimaksudkan untuk menumbuhkan potensi peningkatan perekonomian di daerah-daerah yang sebelumnya tampak tak tersentuh.
Presiden mengharapkan agar sentra-sentra sumber ekonomi yang ada di daerah dapat tersambung dengan adanya sejumlah infrastruktur yang dibangun pemerintah pusat. Dengan tersambungnya sentra industri dan pariwisata, maka denyut perekonomian daerah akan semakin kencang. “Tanpa itu tidak akan daerah bisa menikmati yang namanya pertumbuhan ekonomi. Kalau ini tidak bisa dikerjakan jangan pernah kita bermimpi masuk ke empat atau lima besar ekonomi terkuat dunia,” tuturnya.
Komitmen Bersama Bangun SDM
Menurut Jokowi, seluruh pihak mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah harus memiliki komitmen dan langkah yang sama bagi peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Pembangunan sumber daya manusia merupakan satu dari tiga hal pokok yang harus diselesaikan untuk mewujudkan Indonesia menjadi lima besar negara dengan ekonomi terkuat dunia, bahkan bisa menjadi empat besar ekonomi terkuat dunia pada tahun 2045. Dua hal pokok lainnya adalah pembangunan infrastruktur yang merata dan reformasi struktural untuk peningkatan daya saing.
Jokowi mengatakan, urusan sumber daya manusia merupakan sebuah upaya yang paling sulit namun berimplikasi besar bagi bangsa kita. “Data terakhir, tenaga kerja kita 51 persen lulusan SD. Ini persoalan yang harus kita selesaikan besar-besaran. Enggak mungkin kita lakukan hanya untuk 10-100 ribu orang,” kata Jokowi.
Untuk itu diperlukan pelatihan-pelatihan agar keahlian dan keterampilan tenaga kerja kita menjadi lebih baik. Oleh karenanya, Kepala Negara mengingatkan agar pendidikan kejuruan dihubungkan dengan industri yang ada.
“SMK daerah ini agar dihubungkan dengan industri-industri yang ada. Jangan biarkan SMK kita bergerak sendiri-sendiri sehingga sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan di lapangan. Jangan sekarang sudah masuk ke ekonomi digital SMK kita masih jurusannya jurusan bangunan. Sudah 50 tahun lebih jurusan bangunan. Siapkan SDM kita untuk hal-hal yang baru,” tuturnya.
Tak hanya urusan pendidikan dan keterampilan, seluruh pihak juga tidak boleh melupakan pentingnya kualitas sumber daya manusia dari sisi kesehatan. Sejumlah persoalan di bidang ini juga masih menjadi pekerjaan rumah bagi bangsa Indonesia. “Kita masih mendengar stunting, gizi buruk, serta kematian ibu dan anak yang masih tinggi. Ini juga persoalan besar yang harus kita selesaikan bersama,” katanya.
Sederhanakan Izin dan Organisasi Tingkatkan Daya Saing
Menurut Jokowi, salah satu kunci utama agar Indonesia masuk ke dalam lima besar negara dengan ekonomi terkuat di dunia bahkan menjadi empat besar terkuat di tahun 2045 adalah reformasi struktural untuk peningkatan daya saing. Secara khusus, Jokowi menitikberatkan pada penataan perizinan di Indonesia yang disebutnya masih sangat berbelit baik itu di tingkat pusat maupun daerah. “Tanpa itu, jangan juga bermimpi menjadi empat atau lima besar ekonomi dunia. Ini akan segera kita mulai,” ucap Jokowi
Dalam pelaksanaan reformasi struktural ini, Jokowi mengingatkan pentingnya penyederhanaan organisasi karena semakin sederhana organisasi akan semakin cepat organisasi tersebut mengikuti perubahan. “Akan semakin fleksibel kita memutuskan setiap kebijakan karena perubahan global sekarang hampir setiap hari berubah secara cepat,” tutur Kepala Negara.
Bahkan ia mengingatkan tentang keberadaan Lembaga-lembaga yang tidak memberikan kontribusi kepada negara. “Lembaga-lembaga yang tidak kita perlukan, tidak efisien, dan tidak memberikan kontribusi yang riil kepada negara, kalau saya, saya tutup. Banyak-banyakin biaya. Daerah juga begitu,” ujarnya.
Selain itu, dia mengatakan bahwa dalam lima tahun ke depan dirinya hanya akan membuat kebijakan yang terbaik untuk negara. “Lima tahun ke depan mohon maaf saya sudah tidak ada beban. Saya sudah tidak bisa mencalonkan lagi. Jadi apapun yang terbaik untuk negara akan saya lakukan,” ucapnya.
Ia juga mengingatkan tentang keruwetan dalam pengurusan perizinan bagi investor. “Contoh saja, izin pembangkit listrik baik tenaga uap, angin, panas bumi, semuanya ruwet, ruwet, ruwet. Lima tahun yang lalu saya cek berapa izin di situ: 259 izin. Apa enggak terengah-engah investornya? Mengurus izin enggak mungkin yang namanya 3 tahun, 259 izin siapa yang kuat? Kalau dimasukkan koper bisa 10 koper itu izinnya,” bebernya.
Dalam perjalanannya, tegasnya, jumlah perizinan tersebut memang dapat dikurangi menjadi 58 izin. Namun, hal itu masih jauh dari kata memuaskan. Padahal, sudah puluhan tahun Indonesia berkutat pada persoalan defisit neraca perdagangan dan transaksi berjalan.
Persoalan defisit tersebut sebenarnya dapat diatasi dengan meningkatkan ekspor dan investasi yang masuk ke Indonesia. Namun, hal itu juga bergantung pada kemudahan yang dihadirkan Indonesia dalam menyambut investasi dan juga memudahkan pelaku ekspor. “Kita kurang listrik, ada investor yang mau bangun listrik. Kok enggak bisa kita jemput dengan baik? Masih 58 izin. Nanti saudara-saudara baru tepuk tangan kalau izinnya sudah di bawah 5,” kata Jokowi.
Berulang kali dirinya menegaskan di hadapan para menteri Kabinet Kerja serta para kepala daerah bahwa pihaknya harus mampu menggenjot investasi utamanya bagi industri yang berorientasi kepada ekspor dan substitusi barang-barang impor. Dibutuhkan usaha dan kemauan keras untuk dapat melakukan itu. “Kalau lingkup kota saya layani sendiri, masih sanggup saya layani sendiri. Tapi ini lingkup negara besar Indonesia. Jadi harus ada kemauan kuat kalau kita tidak ingin terjebak pada middle income trap. Harus ada kemauan kuat,” tutupnya. (SP-Ar/Sfn)
