MAUMERE, SUARAFLORES.NET – Masalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) masih sangat marak atau belum berujung hingga saat ini. Banyak korban berjatuhan setiap tahun. Mati di strika, disiksa dan dibunuh di luar negeri. Rakyat Indonesia pun menerima kiriman peti jenasa setiap tahun.
Anggota DPRD NTT dari Partai Hati Nurani Rakyat, Jimi WB Sianto menilai pemerintah belum serius menangani masalah TKI di Indonesia. Penegakan hukum belum tuntas dan tenggelam, tak ada arah atau memberi efek jerah bagi para pihak yang terlibat dalam mafia TKI.
“Saya mencermati banyak sekali korban yang berjatuhan di Indonesia, khususnya warga NTT. Butuh keseriusan pemerintah, butuh komitmen para pihak untuk menghapus, mencegah dan memberantas masalah tersebut. Saya tantang Presiden Joko Widodo mengambil langkah tegas dan tembak mati para pihak yang terlibat dalam kasus ini. Lembaga pengiriman yang tidak tertib atau tidak memiliki legalitas harus segera dibubarkan,” ujar Anggota Komisi 5 DPRD NTT saat memberi keterangan pers kepada wartawan di Pelita Hotel Maumere Kabupaten Sikka Flores, (19/4/2018).
Sisi lain, lanjut dia, perlindungan tidak cukup, tidak sebatas pada perekrutan, pengiriman yang tidak memiliki SDM yang mumpuni. Begitu juga penegakan hukum terkait kasus kematian para TKI semakin hari semakin tidak ada arahnya.
“Masa negara besar seperti Indonesia, melawan para calo saja tidak bisa. Saya tantang pak jokowi, berani tidak tembak mati para calo termasuk di NTT,” tegasnya.
Baca juga: Ekonomi dan Pendidikan Dua Faktor Serius Hadapi Masalah TKI
Baginya, masalah TKI tidak bedanya dengan pengedar Narkoba. Kasus tersebut marak karena perilaku calo-calo yang dijanjikan 1 kepala 25 juta.
“Siapa yang tidak mau uang sebanyak itu. Kalau 4 kepala ya 100 juta. Pekerjaan apa yang bisa hasilkan uang sebanyak itu. Jadi, karena rakyat ini miskin dan kita tidak mampu sejahterakan sehingga mereka berani jadi TKI walaupun illegal. Apalagi para calo-calo memilih jalur pintas untuk cari uang,” ujarnya.
Jimi Sianto menjelaskan bahwa menjadi TKI/TKW tidak haram karena orang mencari uang untuk memenuhi kebutuhannya. Mereka lapar dan pergi mencari pekerjaan di luar negeri.
Semua ini, kata dia, dilakukan oleh rakyat karena faktor ekonomi dan pendidikan. Hidup susah ditambah sekolah kurang. Rakyat pasti mau ketika ditawarkan pekerjaan yang menghasilkan uang banyak walau mereka harus menempuh jalur-jalur yang tidak legal.
“Saya mau katakan bahwa kita sudah 73 tahun merdeka, tetapi kenapa rakyat nekad seperti itu. Kita gagal sejahterakan rakyat. Kalau secara ekonomi dan pendidikan sudah cukup ya tidak mungkin rakyat menempuh jalur-jalur illegal dalam kaitan dengan TKI/TKW ini,” tandas Ketua DPD Partai Hanura NTT itu. (sfn02).
