Jokowi Minta Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Segera Dilaksanakan

by -16 Views

JAKARTA,–Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi gerak cepat seluruh Tim Nasional Pencegahan Korupsi untuk memastikan bahwa Strategi Nasional (Stranas) Pencegahan Korupsi dapat segera dilaksanakan. Strategi Nasional Pencegahan Korupsi ini sudah dituangkan dan ditandatangani Presiden melalui Perpres Nomor 54 Tahun 2018 di bulan Juli 2018.

Pernyataan ini disampaikan Jokowi saat memberikan sambutan dalam acara Penyerahan Dokumen Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2019-2020 dan Laporan Pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Tahun 2019. Acara tersebut dihelat di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2019. “Perpres strategi itu hanya akan menjadi dokumen yang berdebu, jika kita tidak melaksanakannya,” kata Jokowi.

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi sendiri berfokus pada tiga hal, pertama perizinan dan tata niaga, kedua keuangan negara, dan ketiga penegakan hukum dan reformasi birokrasi. Menurut Presiden, sejauh ini sudah ada berbagai kemajuan yang signifikan dalam tiga hal tersebut.

“Untuk perizinan dan tata niaga ada Online Single Submission (OSS) dan kebijakan satu peta. Untuk keuangan negara ada integrasi perencanaan penganggaran. Tapi tadi yang disampaikan oleh Ketua KPK juga betul, _e-planning, e-budgetting, belum semuanya tersistem dalam satu aplikasi platform. Dan untuk penegakan hukum dan reformasi birokrasi ada integrasi penegakan hukum dan pemberantasan mafia peradilan,” ucap Jokowi.

Jokowi menegaskan agar apa yang sudah dituangkan dalam aksi pencegahan korupsi segera dilaksanakan dan tidak hanya dibaca. Ia juga mengimbau agar semua pihak bekerja sama, berkolaborasi, dan tidak berjalan sendiri-sendiri karena di dalam Perpres Stranas Pencegahan Korupsi terkandung semangat untuk bersama-sama membuat Indonesia bebas dari korupsi.

“Semua dilakukan bersama-sama, berkolaborasi, jangan lagi ada ego-ego kementerian, ego-ego sektoral, karena rakyat sudah tidak sabar menanti, tidak sabar melihat, dan ingin merasakan Indonesia yang bebas dari korupsi,” tegasnya.

Apresiasi Capaian Indeks Persepsi Korupsi yang Membaik

Sebelumnya, dalam sambutannya, Joko Widodo mengapresiasi kerja keras semua pihak sehingga dalam empat tahun terakhir perilaku korupsi terus ditekan. Hasilnya, indeks persepsi korupsi Indonesia meningkat skornya dari sebelumnya 34 di tahun 2014 menjadi 38 di tahun 2018.

“Saya yakin yang hadir di sini memiliki semangat yang sama untuk membuat Indonesia bebas dari korupsi dan saya mengapresiasi, saya sangat menghargai atas kerja keras semua pihak sehingga dalam empat tahun terakhir kita sudah dengan gencar, dengan terus menerus menekan perilaku korupsi sehingga indeks persepsi korupsi kita menjadi lebih baik dari skor yang sebelumnya 34 di tahun 2014 meningkat menjadi 38 di tahun 2018,” ujar Jokowi.

Jokowi kemudian menuturkan, berdasarkan survei dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) dan Indonesia Corruption Watch (ICW), pelayanan publik di Indonesia juga semakin bebas dari pungutan liar (pungli). Dari tahun 2016 sampai dengan 2018, survei tersebut menunjukkan bahwa pungli di bidang pelayanan kesehatan turun dari 14 persen menjadi 5 persen. “Tapi tetap masih ada, 5 persen juga gede,” kata Jokowi.

Sementara di bidang pelayanan catatan sipil, survei tersebut mencatat pungli turun dari 31 persen menjadi 17 persen. Presiden menginginkan agar angka ini terus turun sampai nol persen. Untuk itu dirinya berharap agar semua pihak bekerja lebih cepat dan lebih giat dalam melawan korupsi.

“Karena kita semua tahu korupsi adalah musuh kita bersama sebagai bangsa, penyakit yang menggerogoti kesejahteraan rakyat, dinding yang menghalangi bangsa kita untuk bergerak maju, dan menghalangi kita semuanya untuk mewujudkan cita-cita konstitusi bangsa Indonesia,” ucapnya.

Menurut Jokowi, tidak ada alasan yang dapat membenarkan tindakan korupsi. “Tidak ada alasan bagi kita untuk menunda-nunda aksi mencegah korupsi dalam pemberantasan korupsi,” tuturnya.

Semenjak tahun 1995, organisasi Transparansi Internasional telah menerbitkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) setiap tahun yang mengurutkan negara-negara di dunia berdasarkan persepsi (anggapan) publik terhadap korupsi di jabatan publik dan politis. Tahun 2018, skor Indonesia naik menjadi 38 poin dari 34 poin di tahun 2014. (SP/BM/Ar)


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *