Kisruh Proyek Gedung DPRD Flotim Rp34 M, ‘Dosa Politik’ 30 Anggota Dewan 2014-2019

by -1 Views

LARANTUKA, SUARAFLORES.NET,–Kisruh proyek multiyears Gedung DPRD Flotim Tahun 2019 senilai Rp34 Miliar yang ‘pindah’ ke Waibalun yang berbuntut Bupati Flotim, Anton Hadjon dilaporkan ke KPK oleh LSM Gapura RI, Jakarta, dinilai sebagai ‘dosa politik dan rapor merah’ 30 Anggota DPRD Flotim 2014-2019. Meskipun, 4 Fraksi yakni Gerindra, NasDem, Demokrat dan PKB menolak dibangun di Waibalun. Sementara Fraksi Golkar tidak bersikap dan PDIP mendukung dibangun di Waibalun.

“Iyah, setelah bersikap menolak, tapi tidak ada langkah politik dan hukum selanjutnya oleh Anggota DPRD Flotim seperti mendorong proses hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam memindahkan proyek ini ke Waibalun, maka sama saja dengan anggota dewan juga sedang membohongi publik secara sistematis. Karena itu, wajar jika mereka juga dicap tidak punya hati nurani buat lewotana dan tidak menghargai jasa para peletak dasar dan pendiri Kabupaten Flotim, yang tersimbolkan melalui 3 bangunan bersejarah yang merupakan pilar kekuatan Lewotanah yakni Gedung Bale Gelekat, Rumah Jabatan Bupati dan Katedral Reinha Rosari Larantuka,”ujar Vincent Lazar, salah seorang Aktivis Sosial Politik Flotim, yang selalu vokal mengkritisi kebijakan politik pembangunan Pemerintah dan DPRD Flotim yang tidak pro rakyat. Hal itu ditegaskan Lazar saat dihubungi Suara Flores.Net, Sabtu, (6/4/2019) pagi.

Menurutnya, tidak hanya kisruh  pembangunan Gedung Dewan di Waibalun, yang adalah pinggiran Kota Larantuka, tapi masalah proyek fisik lainnya seperti Air Bersih Ile Boleng senilai Rp.13 M, Air Bersih Wainoret Adonara Tengah Rp.2,160 M, Proyek JTP Waiboleng Sagu Rp.2,448 M, Proyek Talud Bubu Atagamu Solor Selatan Rp2 M, Proyek Talud Motong Wutun Lamakera Rp.2 M dan Proyek Talud Ekasapta Larantuka Rp3 M, serta beberapa dugaan korupsi Dana Aspirasi/Pokok Pikiran hingga perjalanan dinas milyaran rupiah, juga menunjukkan buruknya kinerja wakil rakyat selama ini, terutama fungsi anggaran dan pengawasan politik. Ia bahkan secara terbuka menyebutkan jika Anggota Dewan Flotim saat ini tidak punya hati nurani lagi buat lewotanah.

“Mereka lebih mengejar kepentingan politik pribadi dan kelompok politiknya. Hampir tidak ada anggota dewan yang berani turun menjelaskan dan berdialog dengan rakyat terkait sikap diam mereka dalam proyek gedung dewan dan proyek lainnya yang sedang digugat publik,”katanya lagi.Karena itu, sebut dia, ke 30 anggota DPRD Flotim ini pun sudah tidak layak lagi dipilih kembali pada 17 April 2019. Ia juga menohok bisunya mulut Anggota Dewan Flotim dalam polemik terkait jerigen dan mobil di Rumah Jabatan Wakil Bupati Flotim.

Matias Lidan Sabon, MM, Pengamat Sosial Politik Flotim lainnya dalam obrolannya bersama Suara Flores.Net di Kediaman, Gege Puken Tobi Wangi Bao,¬† juga ikut menyorot lemahnya kontrol politik anggota dewan selama ini. “Saya kira, jangan hanya Bupati-Wakil Bupati yang dikoreksi, tapi anggota dewan juga, terkait fungsi kontrolnya. Masah, tahu proyek-proyek itu bermasalah, tapi diam saja. Ini, malah yang gencar kontrol di media maupun ke aparat penegak hukum adalah rakyat dan para aktivis,”pungkasnya.

Baginya, sikap diam dan lemahnya fungsi kontrol dewan, menunjukkan jika mereka gagal menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. “Kan, Aneh jika tidak ada Anggota DPRD Flotim yang berani laporkan proyek-proyek bermasalah di Flotim ke KPK, termasuk proyek gedung DPRD Flotim yang mau dipindahkan ke Waibalun itu,”sergapnya lagi.

Lebih tajam lagi, sorotan dari Aktivis Anti Korupsi Flotim, Peren Lamanepa, saat didatangi Suara Flores.Net, belum lama ini di rumahnya. Ia bahkan heran dan mempertanyakan motif politik di balik sikap 4 Fraksi yang menolak dan 1 Fraksi Abstain, tapi hingga kini tidak ada sikap politik lanjutan untuk memastikan bahwa proyek gedung DPRD Flotim di Waibalun itu batal dilaksanakan.

“Inikan yang terus kita tunggu dari 30 anggota DPRD saat ini. Banyak proyek bernilai milyaran rupiah di Flotim yang nasibnya tidak jelas hingga saat ini akibat matinya fungsi kontrol dewan. Iyah, seperti orang bilang make mati atau rusak itu. Dan, inilah kegagalan Anggota DPRD Flotim. Tidak ada upaya selamatkan uang rakyat,”tandasnya.

Saat ditanya, bagaimana dengan sikap rakyat apakah sejauh ini masih ada semangat untuk memilih Anggota Dewan sekarang ini lagi? Peren Lamanepa secara terang nyatakan, paling tidak untuk Daerah Pemilihan Kota Larantuka dan Wilayah Ile Mandiri, Lewolema hingga Tanjung Bunga, rakyat sudah mulai pesimis. Caleg-Caleg yang kini masih menjabat sebagai sulit diterima lagi. Ada banyak penolakan buat mereka. Misalnya, di Ile Mandiri hingga Tanjung Bunga warganya lebih suka memilih Caleg yang baru. Karena, warga sudah bosan dengan Caleg yang selama ini duduk sebagai Anggota DPRD Flotim. Demikian juga dengan situasi politik di dalam Kota Larantuka.

“Sulit diprediksi. Belum ada Caleg incumbent yang mulus. Nah, ini membuktikan jikalau rakyat sudah punya cara sendiri untuk menilai kinerja Anggota Dewan Flotim selama ini. Apalagi, setiap hari semua orang juga bisa pantau di media, betapa minimnya anggota dewan yang bersuara lantang membela rakyat dan melawan korupsi, serta ketidakadilan di Flotim,”tutupnya. Ia berharap, rakyat cerdas membuat pilihan politiknya pada 17 April 2019 dengan tidak boleh membiarkan anggota dewan yang buruk berkuasa lagi. (Roberth/SFN)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *