JAKARTA, SUARAFLORES..NET,- Save The Children (STC) memberikan lima rekomendasi kepada pemerintah terkait strategi penanganan pneumonia. Kelima rekomendasi ini disampaikan langsung oleh Ketua Yayasan Sayangi Tunas Cilik mitra Save The Children, Selina Patta Sumbung, pada acara launching Kampanye Stop Pneumonia Pada Anak Minggu (18/8).
Kegiatan kampanye yang berlangsung di lapangan Museum Fatahilah itu dihadiri oleh 2 orang Direktur dari Kementerian Keseharan Republik Indonesia yakni Dr. Erna Mulati MSc. CMFM, Direktur Kesehatan Keluarga, Direktorat Jenderal Kesehatan Keluarga Kementerian Kesehatan RI. Dr. Wiendra Waworuntu, M.Kes – Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular P2PM.
Kedua pejabat Kementerian Kesehatan tersebut hadir bersama-sama menjadi narasumber dalam sebuah talkshow Stop Pneumonia Pada Anak yang disiarkan langsung oleh salah satu stasiun radio swasta Jakarta.
Point-point rekomendasi yang disampaikan Selina Patta Sumbung, Ketua Yayasan Sayangi Tunas Cilik partner of Save The Children diantaranya, pertama, pemerintah perlu mengembangkan materi-materi informasi, edukasi, dan komunikasi serta strategi komunikasi perubahan perilaku masyarakat terkait kesehatan. Ditambah mengeluarkan perangkat komunikasi untuk menyebarkan pengetahuan terkait pneumonia dan sikap kesehatan yang baik melalui meda informasi. Kedua, perlunya kebijakan pemerintah untuk melakukan beberapa tindakan koordinasi antar Kementerian/Lembaga terkait, baik di nasional, provinsi, dan kabupaten/kota termasuk antar daerah yang lebih terintegrasi. Ketiga, mendirikan suatu wadah yang mengintegrasikan data pneumonia di beberapa instansi kesehatan seperti klinik swasta, rumah sakit, layanan kesehatan primer atau Puskesmas, dan dinas-dinas kesehatan di kabupaten/kota, provinsi dan nasional yang dapat diakses walau dengan keterbatasan teknologi dan listrik.
Keempat, menaikkan anggaran untuk pelatihan dan promosi kesehatan sebagai strategi pencegahan pneumonia. Kelima, membangun kerjasama yang lebih bermakna antara pemerintah dan organisasi masyarakat sipil maupun anggota masyarakat secara umum, termasuk kader kesehatan dengan mendeskripsikan tugas dan peran masyarakat dalam panduan-panduan pemerintah untuk pengendalian pneumonia. Di samping itu juga, pemerintah perlu membuat sistem rujukan dan administrasi BPJS lebih fleksibel untuk penyakit berbahaya seperti pneumonia di daerah-daerah terpencil dan melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor penyebab dan pencegah pneumonia, misalnya terkait dengan jenis kelamin anak dan peran-peran gender dalam masyarakat. (bkr/SFN)
