KUPANG, SUARAFLORES.NET,– Di tengah-tengah isu tidak sedap yang menyerang lembaga DPD-RI soal perannya yang tidak optimal, salah satu anak muda pemberani dari NTT, Liberius Langsinus (Bung Sila) menawarkan wacana politik untuk kemanusiaan. Politik untuk kemanusiaan, menurut pria pengeliling Indonesia dalam Misi Pancasila Sakti ini, sebagai alternatif partisipasi anggota DPD RI untuk menerobos regulasi demi memaksimalkan peran dan fungsi lembaga DPD yang dicemoohkan selama ini.
“Saya menawarkan wacana ‘politik untuk kemanusiaan’ sebagai alternatif memperkuat partisipasi anggota untuk menerobos regulasi dan politik dalam memaksimalkan fungsi dan peran DPD untuk menyerap aspirasi daerah. Politik untuk Kemanusiaan sebagai manivestasi dari nilai-nilai luhur Pancasila. Maka dengan memahami nilai-nilai kemanusiaan, kita akan sadar bahwa pemegang kedaulatan tertinggi ada di tangan warga negara, bukan partai politik, penguasa dan politisi,” tegas Bung Sila dalam rilisnya yang diterima Redaksi Suaraflores.net, Sabtu (28/4/2018).
Diterangkan Bung Sila, ketika setiap orang berjuang mengatasnamakan kepentingan daerah, tidak terlepas juga berjuang untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga dengan pendekatan ‘politik untuk kemanusiaan’ dapat membuka dan mencairkan sekat-sekat ego politik dalam pola hubungan dan kerja sama antara pusat dan daerah.
Dibeberkan Bung Sila, dirinya sudah mengimplementasikan ‘politik untuk kemanusiaan’ dalam membantu rakyat NTT ketika menghadapi berbagai masalah sosial. Masalah-masalah itu, antara lain, KLB diare di Oelnunuh TTS(2007), bencana kelaparan di Uluwae Ngada(2011), infrastruktur jalan poros Doreng- Mapitara Sikka (2016), infrastruktur jalan poros Elar Selatan Manggarai Timur (2017),kasus penutupan SDN Oevetnai oleh Bupati Malaka(2017), kasus pemblokiran DAK Penugasan 2017 Kabupaten Sikka Rp 49,6 (2017), pembangunan gedung SDN Nanga Boleng Manggarai Barat(2018) yang tidak layak untuk proses KBM serta berbagai isu-isu kemanusiaan lainnya yang belum terakomodir.
“Saya sudah memperjuangkan kepentingan rakyat selama saya menjadi aktivis Pancasila Sakti, meskipun saya bukan seorang pejabat. Jika saya diberikan kesempatan untuk menjadi anggota DPD RI, maka saya akan lebih maksimal lagi berjuang untuk rakyat NTT melalui misi ‘politik untuk kemanusiaan.’ Saya akan lebih mudah membangun komunikasi dengan berbagai pihak di lembaga politik maupun pemerintaha pusat untuk memperjuangkan kebutuhan rakyat NTT,” tegas Bung Sila.
Baca juga: Pilkada Sikka, Robi Idong: Saya dikaderkan Aleks dan Ansar
Diungkapkannya, ia memilih jalur perjuangan melalui lembaga DPD RI karena ada beberapa alasan mendasar, yaitu pertama, ia menyadari selama ini dalam menyuarakan aspirasi rakyat tidak maksimal. Kedua, DPD tidak mengenal suara fraksi. Maka suara kebenaran dan kepentingan rakyat yang disuarakan perseorangan tetap eksis dan independensi tanpa ada tekanan, transaksional dan kompromi politik. Sehingga sikap kritis dan keberanian menyuarakan kepentingan rakyat otomatis sudah dilindungi oleh negara. Ketiga, dengan menjadi anggota DPD, ia yakin dapat menyuarakan aspirasi rakyat di seluruh pelosok tanah air sesuai dengan keluhan rakyat, dan apa yang ia alami pada saat menjalankan Misi Pancasila Sakti Keliling Indonesia (2011-2012).
Diakui Bung Silla, DPD RI memeng bukan satu-satunya lembaga politik yang memperjuangkan kepentingan rakyat di daerah. Akan tetapi. kepedulian dalam memperjuangkan kepentingan rakyat menjadi kesadaran kolektif sebagai warga negara untuk bertanggungjawab melindungi segenap rakyat dan seluruh tumpah darah rakyat Indonesia. Seperti apa yang diamanatkan Presiden Soekarno.
“Tidak usah saya ulangi di sini bahwa demokrasi adalah sekedar alat, bahwa pemilihan umum sekedar alat, ya, bahwa negara sekalipun adalah alat- bahwa rakyat sejahteralah tujuan, bahwa masyarakat adil-dan makmurlah tujuan, bahwa Ibu Pertiwi sajalah tujuan! Bahwa manusia bahagialah tujuan. Janganlah alat merusak tujuan!…..Janganlah nanti Pemilihan Umum dapat berlangsung tapi bangsa Indonesia terpecah-belah, terobek- robek dadanya, bahkan hangus terbakar dalam api saling dengki-saling benci bertahun-tahun lamanya. Bagaimanapun juga, peliharalah kesatuan bangsa” -Amanat Presiden Soekarno, 17 Agustus 1955,” cetus Bung Sila mengulangi pidato Bung Karno silam.
Untuk diketahui, demi menduduki kursi DPD-RI, Bung Sila telah mendaftarkan diri di KPUD NTT beberapa hari lalu. Beda dengan bakal calon lainnya, Bung Sila datang ke KPUD NTT, Rabu (25/4/2018) lalu dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Verza berwarna merah dengan nomor polisi F 4740 DT. Kedatangan Bung Sila didampingi salah satu tokoh adat, Yasintus Sadi, pengusaha media Fortuna, Fidelis Nogor, aktivis Bara JP, Hidelbertus Selly, dan puluhan pemuda. Ia kemudian menyerahkan berkas dukungan sebagai syarat pencalonan kepada Anggota KPU NTT, Gasim dan Thomas Dohu. Bung Sila akan bersaing ketat dengan Lusia Adinda Lebu Raya (istri Gubernur NTT Frans Lebu Raya), Mantan Sekda NTT, Frans Salem, Paul Lyanto, dan puluhan bakal calon lainnya.(tim media/sft)
