LABUAN BAJO, SUARAFLORES.NET,– Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) menggelar Munas I di Hotel Jayakarta, Labuan Bajo, Mangggarai Barat, NTT, Selasa (25/6/2019). Munas I ini dibuka Mendagri, Tjahjo Kumolo dan dihadiri Wakil Gubernur NTT, Drs. Josep A. Nae Soi, pengurus dan anggota ADPSI seluruh Indonesia. Beberapa point penting dalam Munas I ini, yaitu DPRD mendorong peningkatan dana transfer daerah, mendorong pengesahan undang-undang Provinsi Kepulauan serta pemekaran daerah yang telah diusulkan.
“Munas pertama ini berjalan dengan baik. Munas membahas hal-hal internal DPRD yang bertujuan memperkuat fungsi pengawasan, pembentukan peraturan daerah dan fungsi anggaran guna mewujudkan kesejahteraan rakyat. Selain itu, Munas ini juga mendorong pemerintah pusat agar meningkatkan dana transfer daerah dan mendukung pengesahan undang-undang provinsi kepulauan, mendukung agar segera dilakukan pembahasan dan pengesahan pemekaran wilayah provinsi dan kabupaten/kota yang telah diusulkan,” terang Wakil Ketua DPRD NTT, Yunus Takan Dewa, saat dihubungi Suaraflores.Net, Rabu (26/6) lewat ponselnya.
Menurut wakil rakyat dari Dapil Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Tengah dan Sumba Barat Daya yang kembali terpilih dalam Pileg 17 April 2019 lalu, dana transfer daerah harus ditingkatkan atau dinaikan oleh pemerintah pusat, secara khusus bagi provinsi-provinsi kepulauan seperti NTT. Dengan adanya peningkatan dana transfer daerah, tentunya pembangunan di daerah tertinggal dapat dipercepat.
Sementara itu, mengenai pemekaran daerah, kata Yunus, DPRD mendorong pemerintah segera melakukan pembahasan pemekaran wilayah provinsi dan kabupaten/ kota terutama yang telah diusukan oleh pemerintah dan DPRD provinsi ke pemerintah pusat. Di NTT, pada periode lalu, Pemerintah dan DPRD telah mengusulkan agar NTT menjadi provinsi kepulauan dan untuk itu dibutuhkan undang-undang sebagai instrumen hukum regulasi yang mengaturnya.
Selain telah mengusulkan agar NTT sebagai Provinsi Kepulauan, Pemerintah dan DPRD NTT pada masa yang lalu juga telah mengusulkan pemekaran beberapa kabupatan baru, yaitu Malaka, Adonara, dan Kota Maumere sebagai pemekaran dari Kabupaten Sikka. Satu di antara 3 usulan, yaitu Malaka sudah ditetapkan jadi kabupaten, dan 2 lainnya hingga kini belum ditetapkan karena semua usulan pemekaran terbentur dengan Moratorium oleh pemerintah pusat.,
Selain itu, lanjut Yunus, dalam Munas tersebut juga menekankan kembali komitmen mempertahankan empat pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika serta menolak tegas segala bentuk paham, gerakan dan ideologi yang dapat merongrong persatuan dan kesatuan bangsa.
Mengenai perhatian anggaran untuk NTT, sebelumnya, Mendagri, Tjahjo Kumolo, mengatakan, Presiden Jokowi selalu memberikan perhatian anggaran yang signifikan untuk pembangunan di NTT secara khusus di bidang infrastruktur sarana dan parasana, termasuk untuk pembangunan Labuan Bajo. Sementara itu, mengenai usulan pemekaran daerah yang beberapa waktu lalu marak disebarkan dijagat media, ia mengatakan bahwa hingga kini pemerintah belum membahasnya.
“Senantiasa dipercepat pembangunannya sehingga Labuan Bajo ini menjadi daerah tujuan wisata dengan faktor keindahan alam kemudian faktor penduduknya juga adat istiadat,” kata Kumolo di Labuan Bajo ketika membuka Musyawarah Nasional I DPRD Provinsi se-Indonesia (ADPSI).
Saat membuka Munas I ADPSI tersebut, Tjahjo meminta anggota DPRD melaksanakan fungsi DPRD dengan bertanggung jawab demi mewujudkan kemajuan di daerah masing-masing. Dia berharap, sebagai penyambung lidah masyarakat, anggota DPRD khususnya DPRD Provinsi harus peka mendengar aspirasi rakyat dan berani memperjuangkannya dalam rangka mewujudkan visi misi daerah tempat dimana para Anggota DPRD tersebut bernaung.
“Anggota DPRD harus peka memperjuangkan daerahnya sehingga anggota DPRD juga harus bekerjasama atau membangun kemitraan baik dengan kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk mewujudkan visi misi daerahnya,” kata Tjahjo.(bungkornel/sfn)
