Mundurnya Titiek Soeharto Kurangi Beban Politik Golkar Usung Tagline Golkar Bersih

by -1 Views

JAKARTA, SUARAFLORES.NET,–Mundurnya Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto dari Partai Golkar dan memilih bergabung ke Partai Berkarya disambut hangat oleh para aktivis dan praktisi hukum. Ketua Tim Task Force Forum Advokat Pengawal  Pancasila (FAPP), Petrus Selestinus,SH, mengatakan, mundurnya Titik Soeharto sebagai pertanda baik dan sangat menguntungkan Partai Golkar.

Titiek telah membebaskan Partai Golkar dari beban politik dan psikologis yang dipikul selama dua puluh tahun, sejak dikeluarkannya TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas KKN, tanggal 13 November 1998.

Menurut Selestinus, selama Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto dan Partai Golkar, telah terjadi praktek pemusatan kekuasaan, wewenang, dan tanggung jawab secara berlebihan pada Presiden/Mandataris MPR RI (Soeharto) yang berakibat tidak berfungsinya dengan baik Lembaga Tertinggi Negara dan Lembaga-Lembaga Tinggi Negara lainnya, serta tidak berkembanganya partisipasi masyarakat dalam memberikan kontrol sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dengan mundurnya Titik Soeharto, kata dia, Partai Golkar akan lebih leluasa mewujudkan amanat TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas KKN dan TAP MPR RI Nomor VIII/MPR/2001 Tentang Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan KKN, yang selama ini mengalami hambatan dalam pelaksanaannya.

Baca juga: Perang Terbuka Pilgub NTT, Siapakah Pemenangnya?

Hal utama karena masih kuatnya sisa-sisa kekuatan Orde Baru di dalam tubuh Partai Golkar sehingga secara psikologis dan politis berpotensi menghambat Partai Golkar dalam mewujudkan amanat kedua TAP MPR RI yang dibuat pada awal reformasi 1998 dan 2001, untuk mewujudkan tujuan nasional mencerdaskan kehidupan bangsa dan mensejahterakan rakyat melalui Pencegahan dan Pemberantansan KKN.

Ditegaskan Selestinus yang juga Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) ini, Pasal 4 TAP MPR RI Nomor : XI/MPR/1998 tertanggal 13 November 1998, menyatakan bahwa : “upaya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme harus dilakukan secara tegas terhadap siapapun juga, baik pejabat negara, mantan pejabat negara, keluarga, dan kroninya maupun pihak swasta/konglomerat termasuk mantan Presiden Soeharto, dengan tetap memperhatikan prinsip praduga tak hersalah dan hak-hak asasi manusia.”

Artinya, lanjut dia,  reformasi telah mengamanatkan perlunya pemberantasan KKN terhadap siapapun tanpa pandang bulu, termasuk terhadap mantan Presiden Soeharto dan Kroninya. Namun kenyataannya sejak dikeluarkannya TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998, Tanggal 13 November 1998, hingga sekarang proses hukum terhadap pejabat Orde Baru termasuk mantan Presiden Soeharto dan Kroninya tidak tuntas dilakukan (setengah hati) hingga Soeharto dan sebagian kroninya meninggal dunia.

Dia menambahkan, Ketentuan Pasal 4 TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998, Tanggal 13 November 1998 dan ikut sertanya putra/putri Soeharto dan kroninya dalam Partai Golkar bahkan ada yang menjadi Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, telah menghambat Partai Golkar dalam mengemban amanat TAP MPR dimaksud. Pasalnya, di satu pihak Partai Golkar harus menjalankan amanat reformasi sebagaimana dimaksud dalam TAP MPR RI Nomor : XI/MPR/1998, tertanggal 13 November 1998 tanpa pandang bulu.

Baca juga: Perbesar Kemaluan Pakai Minyak Lintah, Banyak Pelajar dan Mahasiswa Kota Kupang Dibedah

Namun, sambung dia, Partai Golkar tidak dapat secara sungguh-sungguh dan konsisten mendorong pelaksanaan pasal 4 TAP MPR RI Nomor : XI/MPR/1998, Tanggal 13 November 1998 tersebut. Hal ini disebabkan, ada putra/putri mantan Presiden Soeharto dan kroninya masih menjadi pimpinan di Partai Golkar bahkan di DPR RI Senayan-Jakarta..

Untuk diketahui, sebagaimana dilansir  Kompas.com, Senin (11/6/2018), Titiek Soeharto mengundurkan diri dari Partai Golkar dan bergabung dengan saudaranya, Hutomo Mandala Putra, di Partai Berkarya. Alasannya, adalah kondisi bangsa yang memprihatinkan.

“Saya putuskan keluar dari Partai Golkar dan saya memilih memperjuangkan kepentingan rakyat melalui Partai Berkarya,” kata Titiek usai deklarasi, Senin (11/6/2018).

Anggota Komisi IV DPR RI ini mencontohkan ada kurang lebih 7 juta rakyat masih menganggur, sedangkan pada saat yang sama, negara kita dibanjiri tenaga kerja asing. Pemerintah juga terus menerapkan kebijakan impor. Penanganan narkoba di Indonesia, lanjut dia, juga tak mendapatkan perhatian dari pemerintah.

Menurut dia, sumber daya alam juga tak dikembangkan secara optimal sehingga rakyat tak bisa sejahtera. “Saya sedih, saya ingin menjerit menyuarakan hati saya. Tapi saya tidak bisa menyampaikan. Saya masih hidup di Golkar. Saya tidak bisa karena masih menjadi anggota Golkar. Golkar sebagai partai besar dan sahabat pemerintah seharusnya bisa mengingatkan.  Tidak sekadar asal bapak senang (ABS),” kata anak keempat mantan Presiden Soeharto itu. (bkr/sfn). 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *