NTT Miskin dan Terkorup, Stop Pilih Wakil Rakyat Terjangkit Korupsi

by -72 Views

Perjalanan Provinsi NTT selama 10 tahun terakhir memang mengalami perkembangan di berbagai bidang, seperti infrastruktur, ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Meskipun sudah ada kemajuan, namun hingga saat ini Provinsi NTT masih tetap diberi label sebagai propinsi termiskin dan terkorup nomor 3 se-Indonesia. Memang terasa aneh, tetapi ini fakta yang ditetapkan pemerintah pusat yang membuat rakyat NTT seolah-olah menjadi kaum yang sangat hina dina di mata propinsi lainnya.

Demikian realita yang terus dirasakan kurang lebih 5,2 juta lebih rakyat NTT saat ini. Di mana, setiap warga NTT dari remaja, pemuda-pemudi hingga orang dewasa dan orang tua jompo dari tahun ke tahun memikul beban besar cap termiskin, terbelakang, terbodoh dan tertinggal dan terkorup (banyak pencurinya). Memang malu, tapi muka rakyat NTT harus tebal muka dalam memikul beban itu. Cap atau stigma NTT Miskin dan terkorup terus berbunyi ke seluruh Indonesia bahkan ke seluruh penjuru dunia lewat jagad media.

Membongkar data BPS NTT, pada tahun 2015 dan 2016, disebutkan bahwa NTT bertengger di posisi ketika termiskin di Indonesia (setelah Papua dan Papua Barat).Padahal, sebelumnya pada tahun 2013-2014, NTT berada di urutan termiskin ke empat. Jumlah penduduk miskin menurut BPS NTT, yaitu Jumlah penduduk miskin di NTT mencapai 22,01 persen atau 1.150.080 orang dari sekitar 5,2 juta penduduk NTT. Artinya, penduduk miskin di NTT kurang lebih ada 1. 149.920 dari total penduduk miskin di NTT.

Selanjutnya, berdasarkan data BPS NTT tahun 2018, jumlah penduduk miskin di NTT pada bulan Maret 2018 sebesar 1.142,17 ribu orang (21,35 persen) naik sekitar 7.430 orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2017 yang berjumlah 1.134,74 ribu orang (21,38 persen). Berdasarkan daerah tempat tinggal, selama periode September 2017 –Maret 2018, jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan naik sebanyak 4.510 orang (dari 1.015,70 ribu orang menjadi 1.020,21 ribu orang) dan untuk perkotaan juga mengalami kenaikan sebanyak 2.910 orang (dari 119,04 ribu orang menjadi 121.95 ribu orang).

Mengapa NTT tetap miskin padahal uang begitu banyak mengalir deras ke NTT? Ada begitu banyak anggaran, baik dari pemerintah pusat dan dari APBD NTT dan APBD kabupaten kota, DAU dan DAK, namun masih saja julukan kemiskinan disematkan ke muka bumi rakyat Flobamora. Di NTT ada program anggur merah ratusan miliar selama 10 tahun, ada program dana desa 10.5 triliun rupiah selama 5 tahun, yang kini memasuki paruh kedua, ada program PKH, dan hampir setiap bupati dan wali kota memiliki anggaran program ke desa-desa, dan masih banyak lagi program dari pemerintah yang masuk ke desa-desa, tetapi aneh, mengapa NTT terus miskin.

Rupanya, KORUPSI penyakit turunan masih menjadi DRAKULA pengisap darah rakyat yang masih tumbuh subur dari kota hingga ke desa-desa, dari tingkar propinsi hingga ke kabupaten-kabupaten. Ada bupati ditangkap KPK, ada anggota DPR ditangkap KPK, ada Kepala Dinas masuk penjara, ada kontraktor masuk penjara, dan ada banyak kepala desa masuk penjara karena kasus-kasus korupsi, dan masih banyak calon-calon koruptor baru yang saat ini kasus-kasus korupsinya sedang ditangani dan sedang dibongkar aparat hukum.

Indonesia Coruption Watch (ICW) dan Transparency International Indonesia (TII) telah menyebutkan bahwa Provinsi NTT adalah salah satu daerah dengan tingkat korupsi tinggi. Provinsi NTT berada diurutan ke empat terkorup di Indonesia. Data ICW tersebut (seperti dikutip www.timesindonesia.co.id), menyebutkan bahwa kasus korupsi itu selama kurun waktu lima tahun sejak tahun 2010 hingga 2015 sehingga Provinsi NTT berada pada urutan empat besar dari 10 Provinsi yang tingkat korupsinya tinggi. Nasib NTT memang sangat terpuruk selama 10 tahun terakhir, sudah miskin ke tiga se Indonesia, ditambah lagi provinsi terkorup ke empat se Indonesia.

Salah satu faktor yang membuat korusi di NTT subur, yaitu lemahnya pengawasan hukum dan masyarakat (konspirasi tingkat tinggi), serta biaya pilkada atau pemilu yang sangat tinggi membuat para calon gubernur, bupati, walikota, DPRD dan DPR-RI terjerat dalam utang piutang kepada para konglomerat (pengusaha dan kontraktor besar), yang kemudian harus dibayar mahal setelah terpilih menjadi pemimpin. Beban jasa politik itu bukan saja kepada para konglomerat, tetapi juga ia harus menyetor kepada pimpinan partainya di DPP, DPD dan DPC. Hal ini membuat begitu banyak pemimpin di NTT terjerat dalam permainan proyek besar (menciptakan proyek) untuk mendapatkan fee-fee besar yang kemudian menimbulkan korupsi berjemaah, dan tentunya berdampak besar pada naiknya peringkat NTT menjadi propinsi termiskin karena begitu banyak uang rakyat ludes dikorupsi tanpa ada rasa malu.

Hal yang paling menyakitkan bagi rakyat NTT, adalah wakil rakyat yang dipilih setiap lima tahun juga begitu banyak terjerat dalam kasus-kasus korupsi uang rakyat melalui permainan gelap anggaran dimana terjadi perselingukuhan dengan pemerintah dan terjadilah konspirasi besar untuk korupsi masal, salah satunya adalah kasus ‘MEGA KORUPSI DANA BANSOS NTT’ yang hingga kini masih menjadi BOM WAKTU di tangan KPK. Para oknum politisi di DPRD yang sejatinya representan rakyat tidak lagi mendengarkan dan melihat jeritan penderitaan rakyat, tetapi malah bermain dalam politik korupsi di ruang-ruang gelap untuk mengedepankan kepentingan diri, golongan dan partai politiknya.Kasus tertangkapnya Ketua DPR-RI, Setya Novanto dan Anggota DPR-RI Charles Mesang yang mewakili rakyat NTT berpuluh tahun merupakan salah satu contoh kasus korupsi yang telah dilakukan oleh para wakil rakyat NTT. Ini adalah salah satu contoh, terlibatnya para wakil rakyat dalam jaringan bisnis dan mafia korupsi yang telah merugikan dan mempermalukan rakyat NTT secara nasional.

Kapan dan bagaimana rakyat NTT bisa keluar korupsi yang telah menyebabkan angka kemiskinan terus meningkat? Salah satunya adalah berhenti memilih para calon-calon DPRD dan DPR-RI yang telah disebut-sebut KPK atau yang telah terjerat dalam borgol korupsi uang rakyat, baik dari APBD maupun dari APBN. Jika rakyat masih tergiur dengan bujuk rayu dan atau karena merasa kasihan dengan koruptor, maka rakyat NTT sendirilah yang rugi, menyesal karena dampak dari memilih para calon koruptor menjadi DPR, yakni kemiskinan terus meningkat dan generasi muda atau anak cucu kian menderita di masa depan.

Hari ini, 17 April 2019, seluruh rakyat NTT akan kembali ke bilik suara untuk memilih mencoblos. Selain akan memilih satu di antara dua pasangan calon presiden dan wakil presiden, rakyat NTT pun akan kembali memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di DPRD kabupaten/ kota, DPRD Propinsi dan DPR-RI dan DPD-RI. Hari ini adalah momentum tepat rakyat NTT untuk mengevaluasi kinerja para wakil rakyat yang sudah lima tahun bekerja, dan mencermati secara baik track record dan kualitas para caleg baru yang akan dipilih. Mengapa? Karena para wakil rakyat yang dipilih harus benar-benar orang-orang yang bersih dari korupsi, dan mampu bekerja keras berjuang membebaskan NTT dari kemiskinan, ketertinggalan, kebodohan dan korupsi yang kini kian merajalela.

Dengan kata lain, rakyat harus memilih kembali caleg-caleg yang dinilai berkinerja baik atau caleg baru yang tidak atau belum terlibat aktif dalam aksi terlihat maupun tidak terlihat merampok atau mencuri uang rakyat NTT, baik dari APBD maupun APBN dengan berbagai modus operandi. Jangan salahkan siapapun jika NTT terus miskin, karena kemiskinan juga disebabkan oleh pilihan rakyat yang salah, yaitu memilih para calon koruptor untuk menjadi wakil rakyat dan menjadi pemimpin di daerah. PILIHLAH WAKIL RAKYAT YANG BERSIH DARI KORUPSI DAN DAPAT DIPERCAYA UNTUK MENYELAMATKAN NTT DARI JURANG KORUPSI DAN KEMISKINAN. Wassalam, Selamat Memilih! (Bungkornell/suaraflores.com)