JAKARTA,-Organisasi Massa Merdeka Seratus Persen (Ormas DERAP 100%) akan melakukan aksi maraton ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia untuk mengusut kasus dugaan korupsi E-KTP yang diduga melibatkan Puan Maharani. Pasalnya, hingga kini Puan Maharani yang juga Menteri Kabinet Jokowi-Jusuf Kalla belum tersentuh.
Dalam surat pemberitahuan aksi kepada Polda Metro Jaya yang diterima media, Selasa (25/6/2019) di Jakarta, Koordinator Aksi, Amri Mamonto dan Sekretaris Derap, Misar Tagep menegaskan bahwa aksi demo dan laporan ke KPK, Kejagung dan Mabes Polri adalah gerakan moral Relawan Jokowi berupa aksi bersih-bersih di Kabinet Jokowi-Jusuf Kalla. Selain itu, aksi itu juga sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukung pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018.
“Kami yang tergabung dalam ormas Derap 100% akan melakukan aksi sekaligus memasukan laporan tertulis mengenai dugaan tindak pidana korupsi Puan Maharani kepada penegak hukum. Aksi ini akan dilakukan secara maraton dan per obyek perkara.Aksi maraton tersebut akan dilakukan pada, Kamis 27 Juni 2019 di Gedung Merah Putih KPK, dan pada 2 Juli 2019 di Gedung Bundar Kejasaan Agung, dan langsung ke Mabes Polri pada hari yang sama,” terang Amri.
Dalam aksi tersebut, terang Amri, ormas Derap mengusung 3 tuntutan, yaitu pertama, mendesak aparat penegak hukum (KPK, Kejagung dan Polri) segera menuntaskan kasus korupsi E-KTP tanpa pandang bulu. Kedua, mendesak aparat penegak hukum segera memeriksa Puan Maharani. Dan ketiga, mendesak Presiden Joko Widodo untuk memberhentikan Menteri Puan Maharani sebagai Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Pramono Anung sebagai Sekretaris Kabinet (Setgab). (SP-DRP)
