PDIP dan Hanura Dukung Program ‘Pemerintahan Roma’

by -15 Views
Suara Flores

SUARAFLORES.NET – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), dua dari delapan Fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Sikka mendukung program ‘Pemerintahan RoMa’ dalam peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM). Melalui Pemandangan Umum Fraksi, kedua partai ini mendukung arah dan tujuan pemerintah daerah selama lima tahun ke depan.

Dukungan dua fraksi ini disampaikan PDIP dan Hanura melalui Pemandangan Umum Fraksi terhadap Pidato Pengantar Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sikka dalam Rapat Paripurna II Masa Sidang II di ruang sidang utama Kantor DPRD Kabupaten Sikka, Rabu (13/2/2019) siang.

Fraksi PDI Perjuangan melalui Juru Bicara, Stef Sumandi mengatakan, mendukung arah tujuan pembangunan pemerintah yakni terwujudnya kualitas hidup masyarakat dengan indikator indeks pembangunan manusia (IPM) namun harus disesuaikan dengan kewenangan yang diatur dalam regulasi.

Menurut Fraksi PDIP Perjuangan, lanjut Stef Sumandi, tanggung jawab pemerintah daerah adalah mengurus Tingkat Pendidikan Dasar dan Menengah. Oleh karenanya, PDIP menyarakan perlu perhatian pemerintah untuk memperbaiki seluruh fasilitas pendidikan di tingkat SD dan SMP. Harus ada pembangunan ruang kelas yang layak, pembangunan rumah singgah bagi anak didik, fasilitas jaringan internet di sekolah-sekolah serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan kesejahteraan tenaga pendidikan.

Terkait Dana Bantuan Pendidikan bagi mahasiswa, Fraksi PDI Perjuangan mendukung penuh arah kebijakan pembangunan Kabupaten Sikka tahun 2018-2023. Bagi PDIP, peningkatan layanan pendidikan bagi seluruh anak Sikka dengan pemberian peluang lebih besar bagi anak dari keluarga tidak mampu melalui merupakan hal utama, termasuk pemberian beasiswa prestasi melalui bantuan sosial bagi siswa dan mahasiswa.

“Pemberian Bantuan Pendidikan bagi calon mahasiswa, sebaiknya dilakukan secara hibah langsung kepada para calon mahasiswa bukan bantuan kredit lunak karena nanti akan membebankan masyarakat di kemudian hari untuk pengembaliannya,” ujar Sekretaris fraksi PDI Perjuangan saat membacakan Pemandangan Umum Fraksi.

Stef Sumandi mengatakan, fraksi sepakat bahwa hak-hak dasar masyarakat khusus untuk mengakses pendidikan tinggi wajib mendapatkan perhatian oleh pemerintah. Hal ini penting sebagai bentuk investasi daerah dalam dunia pendidikan. Karena itu, disarankan kepada pemerintah agar terkait Dana Hibah Bantuan Pendidikan ini, pemerintah dapat bekerjasama dengan pihak Universitas dan Perguruan Tinggi dan pihak penerimanya adalah benar-benar dari keluarga yang tidak mampu.

Baca juga: PDIP Yakin Menang Pilpres dan Pileg 2019

Baca juga: Tiga Alasan Ini Memicu DPRD Sikka Interpelasi Bupati Sikka

Baca juga: Bupati Sikka: Kami Tulus untuk rakyat, siap menghadapi interpelasi DPRD

Hal yang sama pun disampaikan oleh Fraksi Partai Hanura. Melalui Juru Bicara, Masel Sawa mengatakan bahwa sesungguhnya bidang pendidikan untuk semua warga merupakan amanat dari  pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu, mestinya pendidikan menjadi prioritas dalam pembangunan Kabupaten Sikka.

“Semua warga negara berhak mendapat pendidikan termasuk yang memiliki kendala seperti autisme dan difabel. Pemerintah mesti memberikan dukungan berupa penyediaan dan pembangunan sarana prasarana,” kata Sunardin saat membacakan Pemandangan Umum Fraksi Hanura.

Dicontohkan bahwa saat ini di Kabupaten Sikka, pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus secara spesifik bisa dihitung dengan jari. Demikian pula pusat layanan autisme belum juga ada fraksi berpikir bahwa sekolah inklusi belumlah cukup.

Menurut Hanura, lanjut Marsel Sawa, perlu adanya penambahan sarana-sarana secara komplementer. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Bahwa jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal dan informal yang saling melengkapi dan memperkaya kualias SDM.

Diharapkan agar pemerintah daerah memberi perhatian serius, tidak hanya pendidikan formal namun juga pendidikan non formal dan pendidikan informal bagi semua kalangan. Secara khusus, pemerintah perlu menterjemakan program pengelolaan dan pengembangan sekolah swasta secara eksplisit dalam RPJMD.

“Setelah mencermati dokumen pidato bupati, pada prinsipnya Fraksi Hanura mendukung dan menyetujui untuk diajukan atau dilanjutkan dalam pembahasan berikutnya melalui pansus RPJMD,” ungkap Marsel Sawa. (sfn02).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *