JAKARTA, SUARAFLORES. COM,- Komisi IV DPRD NTT melakukan rapat konsultasi dengan Komisi V DPR RI dan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di Jakarta. Konsultasi ini dilakukan untuk meminta dukungan anggaran untuk pembangunan dan perbaikan ruas-ruas jalan provinsi di NTT. Salah satunya adalah ruas jalan provinsi di Adonara, Kabupaten Flores Timur yang beberapa wkatu lalu diblokir warga .
Pasca pertemuan yang merupakan inisiatif Komisi IV DPRD NTT tersebut, Sekretaris Komisi IV DPRD NTT, Ana Wana Kolin menerangkan bahwa dalam rapat konsultasi tersebut pihak Kementerian PU mengatakan bahwa pada tahun 2025 ini pembangunan infrastruktur akan terhambat menyusul adanya kebijakan terbaru pemerintah pusat yang melakukan pemangkasan anggaran besar- besaran di semua Kementerian, termasuk Kementerian PU.
Akibat dari pemangkasan anggaran di PU tersebut, lanjut Ana Kolin, berdampak besar terhadap program infrastruktu di NTT. Tentunya, dukungan untuk pembangunan infrastruktur jalan di NTT seperti ruas-ruas jalan provinsi dan kabupaten akan terhambat. Padahal, kata Ana Kolin sebelumnya menurut informasi dari Dirjen Bina Marga, Provinsi NTT sudah masuk dalam tiga besar provinsi yang menjadi target prioritas yang mendapat perhatian anggran untuk infrastruktur.
“Sebelum adanya pemotongan atau pemangkasan anggaran itu, Provinsi NTT sudah masuk pada urutan ketiga provinsi yang menjadi prioritas pembangunan infrastruktur. Namun pasca pemangkasan tersebut kita belum tahu lagi seperti apa nanti. Jadi nanti butuh waktu lagi karena sebagian besar anggaran ditujukan untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sedang berjalan saat ini,” kata Ana Kolin yang didampingi Plt. Kepala Dinas PUPR NTT, Beny Nahak, MT, Anggota DPRD Ekarista Lily Adoe, Bony Jebarus, usai rapat bersama Dirjen Bina Marga yang diwakili Ibu Ririn di Kantor Kementerian PU Jalan Pattimura, Jakarta Selatan, Jumad ( 7/2/2025) kemarin siang.
Dilanjutkan Ana Kolin, dalam pertemuan tersebut, Dirjen Bina Marga setelah mendengarkan aspirasi masyarakat NTT terkait kebutuhan pembangunan jalan- jalan provinsi yang masih membutuhkan dukungan anggaran, menyampaikan apresiasi atas kedatangan Komisi V DPRD NTT dan Pemerintah. Ia kemudian menegaskan secara terbuka bahwa Kementerian PU tidak mampu berbuat banyak terkait berbagai usulan anggaran pembangunan infrastruktur di daerah karena pemangkasan anggran sebesar Rp81,33 Triluan di Kementerian PU. Untuk itu, saat ini Kementerian PU belum dapat membantu secara maksimal terhadap pembangunan infrastruktur secara khusus untuk ruas- ruas jalan provinsi yang disampaikan DPRD NTT.
“Kami terima semua usulan ini, walaupun kami belum bisa menjawab semua kebutuhan infrastruktur tersebut. Memang sebelumnya NTT sudah ada pada urutan ketiga dalam program prioritas PU, namun setelah pemangkasan anggaran tersebut belum tahu lagi seperti apa. Nanti kita lihat lagi seperti apa kebijakan ke depan, kata Ririn, pejabat yang mewakili Dirjen Bina Marga dalam rapat tertutup tersebut.
Sebelumnya, Ana Kolin menerangkan, kedatangannya ke Jakarta untuk berkonsultasi dengan DPR RI dan Kementerian PU menyusul adanya pemblokiran jalan provinsi di Adonara, Kabupaten Flores Timur beberapa waktu lalu. Ruas jalan yang mendukung perayaan religus Semana Santa di Flores Timur tersebut mengalami kerusakan dan sempit sehingga tidak aman bagi warga. Ana berharap ruas jalan itu dan semua ruas jalan provinsi di NTT yang sudah lama mengalami kerusakan termasuk kerusakan akibat bencana alam mendapatkan perhatian anggran pemerintah pusat karena NTT mengalami keterbatasan anggaran.
Dikatakan politisi perempuan PKB NTT ini, pasca mendengar langsung penjelasan dari Dirjen Bina marga, maka dirinya berharap Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur, secara khusus melalui bupati dan wakil bupati juga harus terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat terkait kerusakan jalan di Adonara yang diblokir warga.
Dikatakan Ana Kolin, adanya pemangkasan anggaran ini sangat berdampak besar bagi semua pembangunan infrastruktur di NTT. Oleh karena itu, dia berharap perlu adanya rapat koordinasi antara Gubernur, Pimpinan DPRD dan semua bupati dan walikota se NTT sebagai langkah strategis guna membahas masalah infrastruktur dan berbagai program di daerah.
Sebelumnya kabar memilukan kembali terjadi di Bumi Flobamora terkait aksi pemblokiran. jalan provinsi di Kabupaten Flores Timur, Adonara Barat, Desa Kelubagolit. Karena geram dan kecewa dengan ruas jalan provinsi yang rusak maka warga setempat memblokir jalan hingga memacetkan lalulintas kendaraan. Puncak kemarahan itu karena ruas jalan yang rusak itu tidak diperbaiki atau terkesan dibiarkan pemerintah selama bertahun-tahun.
Aksi pemblokiran jalan provinsi tersebut kemudian diberitakan berbagai media di NTT hingga menarik perhatian publik. Komisi IV DPRD NTT langsung bersikap tegas untuk mencari jalan keluar agar ruas jalan provinsi tersebut segera mendapatkan perhatian anggaran untuk diperbaiki supaya lalu lintas kembali normal.
Berdasarkan data Dinas PUPR Provinsi NTT, kondisi eksisting jalan provinsi sesuai Peraturan Gubernur NTT tanggal 29 September 2023, nomor 403/KEP/HK/2023 tentang ruas jalan Provinsi NTT memiliki panjang ruas sepanjang 2, 687,31 Km.Berdasarkan Survey Kondisi Jalan Provinsi NTT tahun 2023 diidentifikasi kondisi jalan, sebagai berikut: Pertama, jalan mantap sepanjang 1.909,04Km (73.27%), dalam kondisi baik sepanjang 1573,99 km (58,57%), dan dalam kondisi sedang 395 km (14,70%). Kedua, Jalan tidak mantap sepanjang 718,27km (26, 71%), terdiri dari rusak ringan 475,93km (17,71%) dan rusak berat 242,34km (9,02%).
Anggaran Kementerian PU Dipangkas Rp81, 38 Triliun
Untuk diketahui, sebelum kedatangan para wakil rakyat NTT, pada Kamis (6/2) digelar Rapat Kerja (Raker) Komisi V DPR RI bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Dalam rapat terbut Menteri PU, Hanggodo, mengatakan anggaran di Kementerian PU dipangkas sebesar Rp81,38 triliun. Pemangkasan ini memicu perdebatan tajam, terutama terkait dampaknya terhadap pembangunan infrastruktur di berbagai daerah.
Menteri Dody Hanggodo mengungkapkan, anggaran kementerian yang awalnya Rp110,95 triliun harus mengalami efisiensi besar-besaran, hingga tersisa Rp29,57 triliun. Akibatnya, beberapa proyek infrastruktur, termasuk pembangunan fisik dan kegiatan non-prioritas harus dibatalkan.
Untuk diketahui, seperti dilansir Tempo.co, beberapa waktu lalu, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pemangkasan anggaran pemerintah sebesar Rp 306,69 triliun pada 2025. Target tersebut tercantum dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Anggaran diarahkan untuk program Makan Bergisi Gratis (MBG) dan termasuk untuk Hilirisasi. (sfc/tim)
