MAUMERE, SUARAFLORES.CO—Pembangunan gedung Sikka Inovation Center (SIC) ditengarai macet. Diduga kuat pembangunan SIC tanpa melalui perencanaan yang matang. Oleh karena itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan NTT diminta segara melakukan pemeriksaan karena puluhan juta rupiah sudah ludes untuk studi banding.
“Sikka Inovation Center sekarang tidak jelas. Padahal, puluhan juta rupiah sudah dihabiskan untuk anggota DPRD Sikka jalan-jalan studi banding. BPK NTT harus turun ke Sikka melakukan pemeriksaan awal agar tidak terjadi penyalahgunaan keuangan tersebut,” kata praktisi hukum Univesitas Surabaya (UBAYA), Marianus Gaharpung, SH, Sabtu (23/4/16) by phone dari Surabaya.
Menurut dia, pembangunan SIC adalah ide bagus yang didukung penuh oleh DPRD Sikka. Banyak anggota DPRD Sikka studi banding di Semarang, Jawa Tengah karena Semarang adalah rujukan SIC.
Diungkapkan Marianus, tahun pertama kepemimpinan Bupati Yosep Ansa Rera sungguh bagus ide-ide untuk membangun SIC. Tujuan mulia Ansar agar anak- anak muda Sikka dilatih keterampilannya supaya bisa mandiri berusaha. Namun, sampai sekarang pembangunan SIC tidak jelas.
“Menjadi pertanyaan saya karena sampai sekarang tidak jelas keuntungannya. Apakah Pemkab Sikka ketika mempunyai ide itu sudah membaut visi misi tata kelolanya beserta struktur dan penanggungjawabnya sehingga jelas arah pelaksanaan rencana ini?” tanya Marianus geram.
Marianus juga menegaskan, jika pembangunan itu tidak ada atau tidak jelas maka itu disebut bentuk kebohongan kepada rakyat Sikka. Dia meminta agar beberapa anggota DPRD Sikka yang telah study banding ke Semerang harus bertanggungjawab.
“Mereka harus bertanggungjawab karena balai latihan juga tidak jelas. Jangan sampai mereka hanya jalan jalan santai “cuci mata” di Semarang dengan alasan kaji atau studi banding. Sudah puluhan juta uang rakyat Sikka terbuang percuma untuk sebuah perencanaan yang kabur air seperti ini,” tegasnya.
Marianus kembali mengingatkan agar BPK NTT tidak boleh berdiam diri karena menganggap ini masalah sederhana. BPK NTT harus segera turun ke lapangan untuk memeriksa dana yang sudah dihabiskan untuk rencana SIC yang tidak jelas tersebut.
“Dari aspek tindak pidana korupsi, penggunaan dana yang sia sia adalah tindakan melanggar hukum dan penyalahgunaan wewenang yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Jadi BPK NTT harus segera turun,” pinta Marianus.
Anggota DPRD Sikka, Ir. Henny Doing, saat dikonfirmasi, Sabtu (23/4) malam, mengatakan, pembangunan SIC baru dialokasikan Rp2 miliar. Dana Rp2 miliar itu untuk bangunan yang sudah jadi.
“Kan baru ada alokasi sekitar Rp2 M untuk bangunan yang sudah selesai itu. Apanya yang mau diaudit. Kalau ada indikasi korupsi paling ya di situ. Yang sudah jadi itu Rp2 M. Yang lain masih dalam perencanaan,” kata Henny singkat by phone.
Untuk diketahui, SIC diletakan batu pertama oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo dalam kunjungannya bulan September 2015 tahun lalu ke Maumere. Saat itu, Kumolo meminta pembangunan SIC tidak boleh berhenti.
Bupati Ansa Rera, saat itu mengatakn bahwa SIC dibangun di atas lahan seluas 4,5 hektar. Pembangunan bertahap sejak 2015-2019. Pada 2015, dimulai pembangunan satu uni workshop dan gudang alat dengan rancangan anggaran Rp6,8 miliar. (bkr/sf)
