Pemilu Ajang Pilih Pemimpin Bukan Ajang Permusuhan

by -7 Views

JAKARTA,–Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto menegaskan bahwa Pemilu sebagai ajang memlih pemimpin dan bukan sebagai ajang permusuhan.

“Tidak ada alasan karena Pemilu kita bermusuhan, pertunjukan yang aneh kalau pilihan beda tapi kebersamaan tergerus. Pilihan boleh beda, beda pilihan sudah biasa, beda pendapat biar saja, yang penting tidak berkelahi. Ingat, Pemilu ini ajang memilih pemimpin bukan ajang permusuhan,” tegas Wiranto saat membuka Rapat Koordinasi (Rakornas) Bidang Kewaspadaan Nasional Dalam Rangka Pemantapan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 di Ballroom Grand Paragon Hotel, Jakarta, Rabu (27/03/2019).

Dalam acara yang bertema “Pilihan Boleh Beda, Persatuan, Kesatuan Bangsa Harus Kita Jaga” ini, Wiranto menegaskan, Pemilu juga dijadikan wahana untuk calon pemimpin beradu konsep, gagasan, dan integritas yang meyakinkan agar mampu dipilih oleh masyarakat.

“Pemilu itu kewajiban konstitusi lima tahun sekali untuk memilih pemimpin, bukan mengadu pemimpin. Pemimpin tidak diadu tapi dipilih, dia tidak saling berhadapan tapi dihadapkan pada publik untuk menampilkan perilaku, trade record (rekam jejak), menampilkan kompetensi yang berintegritas untuk dilihat dan dipilih masyarakat,” terangnya.

Sebagai bangsa yang besar, Wiranto berpesan agar bangsa Indonesia mampu mempertahankan persatuan dan kesatuan yang telah dijaga dan dirawat selama ini. Berkat persatuan itulah, Indonesia diakui dunia melalui  Gallup Global Law and Order, yang menyematkan Indonesia sebagai negara dengan tingkat kepercayaan publik tertinggi di dunia, negara teraman Nomor 9 di dunia  dengan index 89, negara dengan tujuan investasi Nomor 2 setelah Filipina. 

“Indonesia meraih gelar sebagai negara dengan kepercayaan publik tertinggi nomor satu di dunia, negara tujuan investasi, dan lain sebagainya. Saya pesan, ini adalah capaian kita, jangan sampai dirusak oleh permusuhan dan perpecahan Pemilu,” pesan Wiranto.

Sementara itu, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Sudarmo yang juga menjadi pembicara dalam kesempatan itu  mengatakan, Pemilu merupakan salah satu pilar demokrasi sebagai wahana untuk mendapatkan legitimasi bagi sebuah pemerintahan. Sehingga dengan demikian, Pemerintah yang dihasilkan dari proses Pemilu diharapkan merupakan pemerintah yang mendapat legitimasi yang kuat dan amanah.

Pemilu 2019 ini, tegas dia, harus dilaksanakan sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Untuk menjamin asas tersebut, maka perlu adanya satu sinergisitas di antara seluruh pemangku kepentingan yang terlibat secara langsung dalam Pemilu.

“Pesta demokrasi yang akan menjadi tonggak sejarah karena dilakukan serentak untuk lima jenis pemilihan dalam waktu bersamaan. Hal ini akan menjadi warisan bangsa dan sorotan dunia internasional, apakah bangsa Indonesia akan mampu menyelenggarakan konsolidasi untuk memilih pemimpin,” terang Sudarmo.

Menurutnya, suksesnya pelaksanaan Pemilu 2019 akan ditentukan oleh banyak faktor, di antaranya kesiapan dari Penyelenggara Pemilu, Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dan kesiapsiagaan dari aparat keamanan dalam mengantisipasi berbagai potensi kerawan Pemilu. Oleh karena itu, melalui Rakornas dalam rangka mempersiapan penyelenggaraan Pemilu tahun 2019, diharapkan terwujudnya sinergisitas yang kuat dan berkesinambungan antar pemangku kepentingan Pemilu, dalam upaya menciptakan Pemilu demokratis dan damai. 

“Suksesnya pesta demokrasi ini tergantung semua pihak utamanya penyelenggara Pemilu, pemerintah pusat dan daerah, aparat keamanan dalam mengantisipasi kerawanan Pemilu. Sinergitas yang kuat dan berkesinambungan untuk ciptakan Pemilu yang demokratis, aman, integritas dan bermartabat,” kata Sudarmo.

Rakornas digelar dengan maksud adanya sinergitas antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjalankan tugasnya sehingga tercipta situasi kondusif dan kondisi damai menjelang Pemilu serentak 2019.

Tujuan Rakornas, tambah dia, sebagai upaya untuk mengoptimalkan kewaspadaan, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan Pemilu dalam menghadapi Pemilu serentak tahun 2019 (Pileg dan Pilpres). Rakornas tersebut diikuti oleh 2500 orang peserta Regional Tengah dari unsur Forkopimda Provinsi dan Kabupaten/Kota, Kaban/Kakan Kesbangpol Provinsi Kabupaten/Kota, serta unsur penyelenggara Pemilu. (SP/ BtR/Sfn)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *