Perencanaan Tata Ruang Harus Pertimbangkan Dampak Bencana

by -11 Views

JAKARTA, SUARAFLORES.NET,–Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa ke depan rancangan tata ruang di seluruh wilayah Indonesia harus mempertimbangkan aspek pengurangan dampak bencana.

“Kita harus sadar bahwa negara kita ini berada di dalam garis-garis cincin api sehingga setiap rancangan pembangunan ke depan harus dilandaskan pada aspek-aspek pengurangan risiko bencana,” tegas Jokowi dalam sambutannya ketika Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana BNPB dengan BPBD seluruh Indonesia di JX International Convention Exhibition, Kota Surabaya, Sabtu, (2/2019).

Jajaran terkait diminta untuk tegas mengatur zonasi daerah rawan bencana. Zonasi-zonasi tersebut juga harus disosialisasikan kepada masyarakat sehingga tidak mendirikan bangunan atau bermukim di zona yang memang rawan bencana.

“Karena bencana di kita itu selalu berulang. Tempatnya di situ-situ saja. Ada siklusnya sehingga kalau ada ruang-ruang, tempat-tempat, yang memang itu sudah merah dan berbahaya ya jangan diperbolehkan untuk mendirikan bangunan,” ucapnya.

Dalam upaya tersebut, Presiden meminta pihak terkait untuk turut melibatkan pakar maupun akademisi. Keterlibatan mereka akan sangat membantu pemerintah dalam menganalisis potensi bencana yang ada.

“Pelibatan akademisi, pelibatan pakar-pakar kebencanaan, untuk meneliti titik-titik mana yang sangat rawan bencana supaya kita mampu memprediksi ancaman dan dapat mengantisipasi serta mengurangi dampak bencana,” ujarnya.

Selanjutnya, jajaran di daerah juga dimintanya siaga bila terjadi bencana di wilayahnya sendiri. Saat bencana terjadi di suatu daerah, gubernur harus segera bertindak dengan menjadi komandan satuan tugas darurat untuk melakukan penanganan bencana. Pangdam dan Kapolda kemudian akan membantu kerja komandan satgas darurat itu.

Selain itu, tak kalah penting, Indonesia harus bisa membangun sekaligus merawat sistem peringatan dini yang terpadu. Dengan bantuan para pakar, daerah dan pusat akan mulai menganalisis titik-titik rawan bencana yang membutuhkan kehadiran sistem peringatan tersebut.

“Saya minta Pak Doni, Kepala BNPB, untuk mengoordinasikan semua kementerian dan lembaga terkait agar sistem peringatan dini ini segera terwujud dan kita pelihara,” kata Jokowi.

Edukasi Kebencanaan segera Dilakukan

Sebelumnya, dalam kunjungan kerjanya ke Surabaya untuk membuka Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana BNPB dengan BPBD seluruh Indonesia, Jokowi mengatakan bahwa negara Indonesia harus dapat belajar dari salah satunya negara Jepang dalam mengantisipasi bencana.

“Saya melihat video, di Jepang misalnya, masyarakat baru makan kemudian ada gempa. Tetap makan, tidak panik. Tapi begitu tanda sirene sudah nguing-nguing, baru lari tetapi rutenya juga jelas. Ke arah mana jelas. Hal-hal seperti ini yang harus mulai kita kerjakan,” ujarnya.

Sama halnya dengan Indonesia, Jepang juga berada di kawasan Cincin Api Pasifik yang rawan bencana. Namun, Jepang telah memiliki  edukasi bencana dan program mitigasi yang amat baik sehingga membuahkan ketenangan bagi masyarakatnya saat terjadi bencana.

“Saya ingin ini segera dikerjakan. Lakukan edukasi kebencanaan. Tahun ini harus dimulai edukasi kebencanaan baik di masyarakat, baik di sekolah-sekolah terutama di daerah yang rawan bencana sampai ke tingkat masyarakat,” katanya.

Ia mengatakan bahwa masyarakat harus diedukasi agar dapat mengorganisasi diri saat bencana alam melanda wilayah mereka. Tak hanya aspek edukasi, aspek fisik seperti sarana juga mesti diperhatikan.

“Yang namanya papan-papan peringatan itu diperlukan, rute-rute evakuasi itu harus ada. Jangan kalau ada bencana ada yang lari ke timur, barat, dan utara. Harus jelas rute evakuasi itu menuju ke mana. Segera ini dikerjakan,” tuturnya.

Masih menurut Jokowi, latihan dan simulasi penyelamatan diri serta penanganan harus dilakukan secara berkala dan teratur. Dengan latihan yang berulang-ulang itu, masyarakat diharapkan dapat bertindak cepat dan tertib dalam keadaan darurat.

“Lakukan simulasi latihan penanganan bencana secara berkala dan teratur untuk mengingatkan masyarakat kita secara berkesinambungan sampai ke tingkat paling bawah. Sehingga masyarakat kita betul-betul siap menghadapi setiap bencana,” tandasnya.

Berbicara kepada para jurnalis selepas acara, pendidikan kebencanaan di Indonesia harus segera dilangsungkan di seluruh lapisan masyarakat. Tak hanya itu, Kepala Negara juga telah meminta jajaran terkait untuk turut melakukan penanganan alam dalam rangka meminimalisir kerusakan yang terjadi akibat bencana.

“Ke depan juga sudah saya sampaikan ke Pak Doni, Kepala BNPB, untuk melakukan penanganan alamnya juga, misalnya penanganan mangrove, bakau, untuk mengurangi (dampak) tsunami sebelum masuk ke sebuah wilayah,” ucapnya. (BM/SP/sfn)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *