LARANTUKA, SUARAFLORES.NET,- Dana desa maupun kelurahan Kabupaten Flores Timur tahun 2020 hendaknya untuk membiayai program kegiatan prioritas utama di bidang pertanian dan rumah tidak layak huni.
Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Flores Timur, Agustinus Payong.Boli,SH usai mengambil DIPA Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa Flores Timur tahun 2020 di Kantor Gubernur NTT, Selasa, (19/11/2019) yang diserahkan langsung oleh Gubernur NTT Viktor Laiskodat.
Agus Boli menerangkan bahwa DIPA Dana Transfer ke Daerah untuk Flores Timur sebesar Rp. 1.031.728.708.000, yang terdiri dari Dana Perimbangan sebesar Rp854.782.920.000 dan Dana Desa sebesar Rp176.945.708.000. Selain itu, ada juga Dana Kelurahan untuk Flotim yang ikut diserahkan.
Agust Boli saat menghubungi Media, dari Kupang, Selasa, (19/11/2019), malam, lebih jauh, menjelaskan bahwa khusus Dana Desa akan diarahkan untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan di desa dan kelurahan yakni Pemberdayaan petani (Pekebun, nelayan dan lainnya) berupa belanja hibah bibit, alat-alat pertanian, produk pupuk organik, pestisida organik, ketinting, alat tangkap ikan, serta pembangunan rumah tidak layak huni.
Menurutnya, untuk program bangun rumah tidak layak huni, minimal satu tahun dibangun 10 unit rumah. Nah, jika ini dikerjakan dengan serius dan kontinyu, maka ditambah dengan intervensi dana APBD Kabupaten Flotim, maka bisa diperkirakan pada 4 sampai 5 tahun kedepan, di Flotim tidak ada lagi rumah tidak layak huni,”pungkas, penuh semangat.
Agust Boli mengingatkan kembali instruksi yang disampaikannya pasca Rapat Koordinasi Para Camat dan Kades se-NTT bersama Gubernur Viktor Laiskodat saat itu agar dana desa dan kelurahan hendaknya digunakan untuk membiayai program kegiatan prioritas utama kebutuhan-kebutuhan pembangunan di desa/kelurahan.
“Iyah, setelah Rakor para Camat dan Kades, Lurah dengan Gubernur NTT tersebut, Saya kemudian menindaklanjutinya dengan melakukan rapat terbatas di Hotel Romita. Dan, saya telah instruksikan resmi kepada para Camat, Kades dan Lurah agar dana desa/kelurahan mulai tahun 2020 diarahkan untuk pemberdayaan pertanian dan pembangunan rumah tidak layak huni,”tohoknya lagi.
Dibagian lainnya, Agust Boli juga menyarankan agar Dana Desa/Kelurahan juga diarahkan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, baik secara langsung maupun lewat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Serta penanganan pendidikan Wajar Diknas yang diwajibkan.
Kemudian, bidang kesehatan, khususnya penanganan Stunting.
Maupun kebutuhan lainnya yang disesuaikan dengan keadaan desa/kelurahan setempat.
Ia meminta para Camat di Flotim untuk lakukan Monitoring Evaluasi Perencanaan supaya meminimalisir celah korupsi dan mengarahkan pengelolaan dana desa/kelurahan untuk dua target utama yakni social oriented dan profit oriented untuk pencapaian bonum communie.
Putra Waihelan Bukit Seburi ini malah memberi warning keras, jika ada desa yang Kepala Desa, Lurah dan perangkatnya ugal-ugalan dan tak serius urus dana desa, maka tidak usah dicairkan.
“Ini saya sampaikan serius sebagai bentuk pengawasan Pemda Flotim terhadap pelaksanaan dana desa/kelurahan. Jika para Kades/Lurah bingung dalam pengelolaannya, jangan malu-malu untuk berkonsultasi. Kepada pendamping desa, tenaga ahli kabupaten, Fasilitator Kecamatan dan pihak lainnya, saya minta serius lakukan pendampingan secara kontinue dan berlanjut agar bebas dari masalah hukum kedepan,”sambungnya lagi.
Agust Boli dalam kesempatan ini pun menjelaskan tugas pokoknya sesuai UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dimana selaku Wakil Bupati, dirinya membantu Bupati dalam tugas utama bidang pengawasan dan pemberdayaan.
Dimana, siap melakukan sidak ke desa-desa dan kelurahan untuk memastikan semuanya terlaksana dengan baik, sambil meminimalisir resiko masalah dan mendorong lebih kuat dana desa/ kelurahan sebagai fasilitator dan dinamisator pencapaian kemajuan serta kesejahteraan masyarakat desa/kelurahan yang terukur dan terencana. (Suara Flores.Net/RBT)
