Pilkada dan Kapitalisasi Politik

by -17 Views
Suara Flores

Arnol Jemadu

(Mahasiswa STFK Ledalero)

Media massa di NTT belakangan ini menyuguhkan berbagai isu politik seputar Pilkada. Ini menjadi trending topic akhir-akhir ini. Untuk propinsi kita Nusa Tenggara Timur di tahun 2018 akan berlangsung pesta demokrasi di 10 kabupaten yakni Sikka, Sumba Tengah, Nagekeo, Rote Ndao, Manggarai Timur, Timor Tengah Selatan, Alor, Kupang, Ende, Sumba Barat Daya dan Pilgub NTT. Dalam rangka menyonsong pesta demokrasi ini berbagai jurus politik untuk memenangkan paket tertentupun dikeluarkan. Nampak bahwa setiap kontestan tak mau kalah dalam pertandingan ini. Mereka memiliki ambisi untuk menang dan mengalahkan calon yang lain.

Namun di balik setiap janji manis yang terungkap di panggung politik saat ini, ada satu ketakutan akan keterlibatan kaum kapitalis dalam Pilkada mendatang. Mengingat propinsi kita, NTT, memiliki daya jual untuk dimanfaatkan oleh perusahaan, baik yang berskala nasional maupun yang transnasional ( Transnational Corporation, TNCs). Ferdy Hasiman dalam bukunya, Monster Tambang, melihat NTT sebagai propinsi yang memiliki cadangan mangan sekitar 10 persen dari cadangan mangan dunia (Ferdy Hasiman, 2015:17 ). Hal ini memberi peluang akan keterlibatan korporasi dalam Pilkada mendatang.

Berdampak Negatif Terhadap Demokrasi Lokal

Keterlibatan kaum kapitalis sebagai penyokong dana bagi calon tertentu bukan tanpa pengaruh dalam Pilkada. Partisipasi kaum kapitalis dalam bentuk penyumbangan dana kampanye akan melahirkan praktik moneypolitic dalam proses Pilkada. Sebab calon tertentu yang didukung oleh pemodal besar akan memanfaatkan modalnya dalam pertarungan politik untuk praktik money politic demi mendapatkan tiket kemenangan. Praktik seperti ini seakan sangat tepat dalam negara berkembang, masyarakat yang belum melek politik dan masih miskin.

Untuk konteks Indonesia ceritra dalam proses Pilkada seperti ini merupakan ceritra lama dan menjadi bagian yang tak terelakan. Keadaan demikian tentu mencederai nilai demokrasi yang menekankan kedaulatan rakyat dalam memilih. Rakyat bebas memilih pemimpinnya tanpa ada paksaan dari pihak lain. Sebab, bagaimanapun, sebuah sitem demokrasi memberi ruang kebebasan kepada rakyat untuk menentukan pilihannya.

Lebih lanjut, keterlibatan kaum kapitalis dalam sebuah pesta demokrasi Pilkada akan bedampak negatif bagi perjalanan demokrasi di tingkat daerah. Kepala daerah yang terpilih akan menjadi boneka di tangan kaum kapitalis. Ia selalu setia mematuhi printah kaum kaupitalis daripada pada patuh terhadap konstitusi yang menuntut kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Keadaan seperti ini kita bisa lihat dalam paket kebijakan pemerintah daerah yang pro kaum kapitalis daripada rakyat kecil dalam masyarakat. Izin usaha pertambangan yang mengalieanasi masyarakat kecil dari tempat tinggal dan perkebunan  justru muscul. Ijin usaha pertambangan tidak lagi mempertimbangkan dampak lingkungan dan situasi sosial dari masyarakat di sekitar area pertambangan.

Dalam perkembangan selanjutnya, duet maut penguasa dan pengusaha dalam demokrasi akan melahirkan sistem kepemerintahan yang tidak transparan. Mengapa? Kaum kapitalis sebagai pendukung sistem ekonomi neoliberal selalu anti dengan nilai tranparansi dari demokrasi. Mereka menghendaki sebuah sitem demokrasi berlansung dalam ruang tertutup. Sebab kalau tidak, keburukan dari sebuah kerja sama negara dan kaum kapitalis akan terbongkar ke hadapan publik. Karena itu mereka tentu menolak sistem transparasi dalam demokrasi. Hal ini tentunya bertolak belakang dengan sistem demokrasi itu sendiri yang mengedepankan transparansi.

Penyadaran terhadap masyarakat lokal

Di tengah konspirasi penguasa dan pengusaha dalam realitas demokrasi kita saat ini, maka dibutuhkkan penyadaran terhadap masyarakat. Rakyat sebagai pemilik kedaulatan disadarkan akan dampak perselingkuhan penguasa dan pengusaha dalam sebuah pesta demokrasi. Penyadaran ini bertujuan untuk membantu masyarakat dalam memilih calon dalam sebuah Pilkada. Pihak-pihak pendukung calon mesti dilihat oleh masyarakat. Dengan itu, mereka bisa memilih calon yang tidak terikat kepentingan terhadap kaum kapitalis.

Tugas penyadaran terhadap masyarakat dalam situasi sekarang merupakan tugas semua pihak yang mencintai demokrasi. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan menulis di media massa. Mengingat media massa mempunyai andil yang dapat menberikan fungsi eduaktif dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan itu, pesta Pilkada yang akan berlansung dinegeri ini tidak diperalat oleh kaum kapitalis untuk membangun hubungan dengan semua pemimpin lokal demi memuluskan kepentingan bisnisnya.***