Rakyat Miskin NTT Masih Butuh Rumah Layak Huni

by -13 Views

KUPANG, SUARAFLORES.NET,–Rakyat miskin di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) masih banyak membutuhkan rumah layak huni. Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya mengajak pemerintah kabupaten berkolaborasi dengan pemerintah provinsi untuk mengatasi kebutuhan rumah rakyat miskin.

Lebu Raya mengatakan, saat ini angka badlock masih tinggi, sekitar 23 ribu. Untuk mengatasi angka badlock yang masih tinggi diperlukan kolaborasi antara pemerintah kabupaten/ kota dan provinsi. Oleh karena itu, koordinasi sangat diperlukan untuk mengetahui berapa anggaran yang diperlukan untuk membangun rumah.

“Antara kabupaten dan propinsi harus berkolaborasri. Kabupaten A berapa anggaran rumahnya. Urusan menurunkan angka kemiskinan bukan hanya berapa pendapatan rakyat tapi rumah yang layak huni,”kata Lebu Raya, dalam kegiatan Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), di Swiss Belin Hotel, Kupang, beberapa waktu lalu.

Baca juga: WTM Kembali Teken Kontrak dengan Misereor

Diterangkan gubernur 2 periode ini, ada 5 variabel, di antaranya, pertama,luasan huniaan, 1 penghuni 4×2 meter atau 2×4 atau 8 m2. Hal tersebut baru variabel luas hunian. Kalau ada orang 4 penghuni luas rumah berarti rumah seluas 32 m3. Tak bisa dibayangkan kalau rumah RSS Tipe 21 dihuni oleh 7 orang. Developer harus berhenti membangun RSS karena tidak mungkin rumah yang sangat kecil itu dihuni banyak orang.

Kedua, lanjut dia, dinding harus tembok yang diplester dan atapnya dari seng. Kalau dinding bebak atap atapnya daun berarti masuk kategori miskin, dan ketiga, lantai rumah dari semen dan harus memiliki MCK sendiri. Kalau lantai tanah dan MCK masih pinjam milik tetangga berarti miskin.

Baca juga: Belajar di Malaysia, Usaha HS Aluminium Milik Pemuda Flores Kian Meroket

Variabel lainnya, rumah harus menggunakan bahan bakar gas, bukan minyak tanah atau kayu api. Hal ini masih sulit dipenuhi, karena masih banyak menggunakan minyak tanah dan lebih banyak kayu api. Ini variabel yang sulit dipenuhi.

“Kita membayangkan bagaimana  dengan rumah panggung di Sumba.  Itu masuk kategori miskin. Hal itu berarti tingkat kemiskinan di Sumba Tengah masih tinggi. Bukan karena orang Sumba tidak bisa makan, variabel ini membuat dia masih miskin,” katanya.

Lanjut Lebu Raya, kondisi serupa bukan hanya ada di Sumba, tapi juga kabupaten-kabupaten lainnya di seluruh NTT. Kondisi ini terjadi karena selama ini tidak ada atau kurang adanya koordinasi yang baik antara pemerintah kabupaten dan provinsi. Untuk itu, ke depan harus ada semangat gotong-royong membangun rumah rakyat miskin yang layak huni.

“Saya minta dikoordinasikan secara baik agar pada tahun 2019 kita bangun berapa rumah. Ini harus dikolaborasikan secara baik agar kita bisa atasi kebutuhan rumah. Seluruh kabupaten dan provinsi gotong-royong keroyokan atasi kebutuhan rumah,”pintanya.

Baca juga: Produktivitas Komoditi Unggulan di Sikka Meningkat

Lebih jauh, Lebu Raya juga menegaskan bahwa rakyat sekarang harus bangga, karena urusan rumah juga menjadi urusan pemerintah. Pemerintah menyiapkan anggaran, baik dari pusat maupun daerah untuk membangun rumah rakyat.

“Dulu tidak ada pemerintah urus bangun rumah rakyat. Rakyat membangun rumahnya sendiri. Saat ini, urusan rumah juga menjadi urusan pemerintah,” katanya.

Soal kemiskinan, lanjut Lebu Raya, angka kemiskinan NTT masih mencapai 20 prosen. Kemiskinan sangat kompleks, ada 14 variabel termasuk tingkat pendidikan. Angka kemiskinan 20 prosen tersebut bukan berarti rakyat NTT tidak bisa makan, tapi pendidikan, ekonomi, dan juga rumah mereka layak huni atau tidak.

“Tingkat pendidikan SD dianggap miskin, tidak perduli dia sudah kaya dan punya perusahaan besar. Mereka ini kan kita tidak mungkin kita buat kejar paket D. Jadi bicara kemiskinan itu sangat kompleks, bukan sekedar urusan makan minum saja,”ujar Lebu Raya. (bkr/sft)