KUPANG,SUARAFLORES.NET,–Presiden Ir. Joko Widodo terus memberikan perhatian khusus bagi warga miskin di NTT yang rumahnya rusak atau tak layak huni. Pada tahun 2018 ini melalui Kementerian Perumahan Rakyat, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp117 miliar lebih untuk peningkatan kualitas(rehab) rumah-rumah warga di seluruh NTT.
“Tahun 2018 ini kita mendapatkan anggaran APBN sebesar Rp 117.164.000.000. Dana tersebut diperuntukan perbaikan arau rehab rumah-rumah warga NTT,” kata Kepala Dinas Perumahan Rakyat NTT, Ir. Yuliana Arfa kepada Suaraflores.Net,belum lama ini di Kupang.
Yuliana mengatakan, rehab rumah ini merupakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Sumber dananya dari dana APBN berdasarkan usulan dari bupati yang diteruskan ke dinas perumahan dan ke Kementerian Perumahan Rakyat.
Bantuan ini, lanjut Yuliana, diberikan kepada warga NTT di 22 kabupaten/ kota dan tidak mengacu kepada tipe dan ukuran rumah. Bantuan ini terbatas, dalam bentuk material non lokal, dan selanjutnya masyarakat secara swadaya mengerjakannya.
“Bantuan tidak dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk material non lokal (seng dan semen). Rehab berat satu rumah senilai Rp15 juta, rehab sedang Rp10 juta dan rehab ringan Rp7,5 juta,” terang Yuliana.
Diungkapkannya, kabupaten yang mendapat alokasi paling banyak adalah Kabupaten Malaka. Jumlahnya sebanyak 600-an unit rumah. Malaka mendapat jatah paling banyak, karena ada progam dari istri-istri para menteri kabinet namanya Oase. Program ini khusus untuk daerah perbatasan. Di Indonesia ada dua, yaitu NTT dan Kalimantan Utara.
Baca juga: Jalur Kereta Api Trans Flores Percepat Kemajuan Ekonomi Flores
Selain Malaka, kabupaten berikutnya yang mendapat jumlah yang banyak, yaitu Kabupaten Rote Ndao.Hal ini karena Rote Ndao berada di perbatasan, dan belum lama ini Presiden Joko Widodo berkunjung ke sana.
Sementara itu, Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD), mendapat jatah paling sedikit. Hal ini karena kurang adanya dukungan dari pemerintah daerah.
“Paling sedikit adalah SBD, karena kurang ada dukungan dari pemda. Progam ini usualan dari bupati yang diterukan ke Dinas Perumahan Rakyat NTT. Setelah itu, oleh dinas diterukan ke Kementerian Perumahan Rakyat di Jakarta. Bantun ini hanya untuk peningkatan kualitas, bukan untuk bangun baru,” tutup Yuliana. (bkr/sft)
