Selestinus Minta Menteri Hukum dan HAM Hentikan dan Tarik Penitipan Napi Teroris dari Lapas NTT

by -19 Views

JAKARTA, SUARAFLORES.NET,–Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Jakarta, Petrus Selestinus, SH, meminta pihak Kementerian Hukum dan HAM RI menarik dan menghentikan Nara Pidana Teroris yang dititipkan di Lapas-lapas  NTT. Pasalnya, munurut dia, penitipan itu adalah bentuk lebih mendekatkan para teroris terhadap calon korban di NTT.

“Kami mendesak Menteri Hukum dan HAM RI untuk segera menghentikan kebijakan menitip Napi Teroris (Napiter) di Lapas di NTT dan segera tarik kembali 10 (sepuluh) Napiter yang saat ini dititip di sejumlah Lapas di NTT untuk dipindahkan ke Jakarta atau Nusakambangan,” tegas Selestinus dalam rilisnya yang diterima Suaraflores.net, Minggu (27/5/2018).

Selestinus menegaskan bahwa langkah itu harus segera dilakukan karena peristiwa penyerangan di Mako Brimob dan bom bunuh diri di beberapa Gereja di Surabaya, cukup mengkhawatirkan masyarakat NTT. Hal ini diperkuat lagi dengan pernyataan Kepala BIN NTT tanggal 25 Mei 2018 yang meminta agar jangan titip lagi Napiter ke NTT, karena berdasarkan informasi BIN NTT, aktivitas sekelompok orang di sejumlah tempat di NTT menggambarkan afiliasi aktivitas kelompok itu pada ISIS, HTI dan gerakan radikal lainnya.

“Bisa dibayangkan keberadaan 10 (sepuluh) Napiter titipan di beberapa Lapas di NTT, yaitu di Kabupaten Kupang, Atambua, Alor, Sumba Timur, Sumba Barat dan Manggarai, berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban serta rasa nyaman masyarakat NTT, bahkan bisa merusak kebhinekaan dan toleransi masyarakat NTT.,” bebernya.

Diungkapkan Selestinus, peringatan dari Gubernur NTT dan BIN NTT, untuk meningkatkan keamanan dan mengawasi secara ketat keberadaan Napiter di beberapa Lapas dan Rutan di NTT merupakan signal kuat bahwa keberadaan Napiter di Lapas-Lapas di NTT  terhubung dengan aktivitas kelompok yang berafiliasi dengan ISIS bahkan dinilai sudah disusupi kelompok ISIS.

Baca juga: DPR RI Sahkan RUU Antiterorisme, Jokowi Siap Keluarkan Perpres

Lanjut dia, eskalasi dari aksi bom bunuh diri di Surabaya dan aksi brutal Napiter di Mako Brimob beberapa waktu yang lalu, sudah sungguh-sungguh memberikan gambaran nyata betapa Napiter titipan di NTT sama sekali tidak menguntungkan posisi NTT dan tidak selaras sengan sikap publik NTT yang sudah menjadikan teroris sebagai musuh rakyat.

Dikatakan Selestinus, sudah waktunya pemerintah pusat menghentikan model pendekatan kekuasaan yang berlebihan terhadap daerah, termasuk juga dengan penempatan Napiter di NTT. Pasalnya, menitip Napiter di NTT tanpa sosialisasi dan tanpa meminta persetujuan masyarakat, jelas sebagai praktek pendekatan kekuasaan yang tidak diinginkan oleh masyarakat NTT bahkan dinilai sebagai sikap yang kurang beradab, tidak transparan dan mengabaikan suara publik NTT sebagai pihak yang juga punya tanggung jawab terhadap persoalan kamtibmas.

“Masyarakat NTT memahami bahwa budaya politik untuk saling mendengarkan antara pemerintah dan masyarakat terkait kebijakan yang strategis adalah bagian dari kewajiban pemerintah dalam menegakan demokrasi dan sebagai cara pemerintah memberi penghormatan terhadap demokrasi dan HAM bagi warga masyarakatnya. Karena itu Pemerintah tidak boleh hanya mementingkan HAM-nya Napiter, sedangkan HAM masyarakat NTT diabaikan. Hentikan kebijakan yang selalu menganggap semua keputusan yang datang dari pusat selalu benar dan wajib ditaati secara buta tuli,” tegasnya geram. (bkr/sfn)

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *