SUARAFLORES,- Kasus Konsep Wisata Halal yang ditelurkan oleh Badan Otoritas Pariwisata (BOP) dan Kementerian Pariwisata telah membuat pemerintah dan warga NTT marah. Pasalnya, Konsep Wisata Halal secara langsung telah mengharamkan tradisi budaya lokal puluhan tahun yang telah menjadi aset besar pariwisata NTT.
Politisi PDIP, Herman Hery, menilai konsep wisata halal tersebut tidak sesuai dengan semangat nasionalisme dan nilai-nilai Pancasila yang mendepankan kebudayaan yang beraneka ragam. Menurut Herman, partainya tidak akan mendukung penerapan budaya atau wisata berdasarkan ideologi yang lain, selain budaya nasionalisme dan Pancasila.
“Kepentingan PDI-Perjuangan adalah nomor satu menjunjung semangat nasionalisme dan Idelologi Pancasila. Ini tidak bisa ditawar-tawar atau dikompromi lagi,” tegas Herman Hery saat dikonfirmasi Suaraflores.Net, terkait Konsep Wisata Halal yang tengah viral di tengah masyarakat NTT, Senin (6/5/2019) di Jakarta.
Menurut politisi nasional PDIP yang akan kembali ke DPR-RI dari Dapil NTT 2 ini, kepentingan PDIP adalah NTT terus mengalami kemajuan di berbagai bidang, termasuk pariwisata tanpa perduli dengan siapapun pejabat yang ditempatkan di daerah. “Kita mau NTT maju dan sejahtera, terserah siapa orangnya, tetapi bukan yang anti Pancasila dan pro kepada ideologi yang lain,” pungkas Herman Hery.
Diberitakan sebelumnya, Konsep Wisata Halal yang akan diterapkan Badan Otoritas Pariwisata (BOP) di Manggarai Barat mendapat reaksi penolakan dari Pemerintah NTT, masyarakat, aktivis, dan pegiat hukum NTT. Pasalnya, menurut mereka, pariwisata di NTT tak bisa diberi label wisata halal dan wisata tak halal. Mereka juga meminta Presiden Ir. Joko Widodo agar segera mencopot Kepala Badan Otoritas Pariwisata di Manggarai, Shana Fatinah dan digantikan dengan pejabat lain yang lebih paham tentang konsep pariwisata berbasis kearifan lokal atau sesuai tradisi di NTT.
“Kami minta Pak Presiden Jokowi segera mencopot Shana Fatinah dari jabatannya sebagai Kepala Badan Otoritas Pariwisata Manggarai Barat. Sebelum dicopot, penerapan konsep Wisata Halal harus dicabut yang disertai permintaan maaf kepada seluruh masyarakat NTT, secara khusus warga Manggarai Barat,” tegas keras Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) yang sekaligus sebagai Pengamat Budaya NTT kepada Suaraflores.Net, Minggu (5/5/2019) di Jakarta.
Ditegaskan Petrus, konsep Wisata Halal itu tidak ada pijakan hukumnya, bahkan berbasis pada hukum syariah yang sulit diterapkan di Manggarai Barat dan Provinsi NTT pada umumnya yang kultur dan agamanya berbeda. Apalagi, menurut dia, pada saat yang bersamaan Pemerintah Daerah NTT sedang membangun Kepariwisataan NTT yang berbasis pada ekowisata yang mengedepankan aspek kearifan lokal, konservasi alam, pemberdayaan sosial budaya ekonomi masyarakat lokal, seperti Bangunan Hotel bergaya rumah adat, reseptions dan duta wisata harus berpakaian sarung tenun khas NTT, sapaan pembuka disesuaikan dengan tradisi setempat, tamu disuguhi sirih pinang dan tembako dan lain-lain yang tentu saja bergaya khas NTT.
Sebelumnya, menanggapi Konsep Wisata Halal yang mau diterapkan Kepala Badan Otoritas Pariwisata, Shana Fatinah ditolak oleh Pemerintah Provinsi NTT. Gubernur dan Wakil Gubernur NTT, Viktor Buntilu Laiskodat dan,SH dan Drs. Josef A. Nae Soi, menyatakan tegas menolak Konsep Wisata Halal tersebut karena akan mematikan ciri khas atau keunikan pariwisata dan budaya NTT yang kini dikembangkan pemerintah. “Memang sudah ada keputusan Wisata Halal di NTT. Dan kami pasti tolak seandainya mau diterapkan,” tegas Wakil Gubernur Josef Nae Soi, saat dihubungi media, Sabtu (4/5) kemarin melalui ponselnya. (Sfn-01/bkr)
