RUTENG, SUARAFLORES.NET–Pemerintah Kabupaten Manggarai, Flores sudah menggelar musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan secara serempak pada Senin (19/2/2018). Khusus wilayah Kecamatan Langke Rembong, hasil jaring aspirasi masyarakat, dominasi warga meminta perbaikan drainase-drainase.
Hal itu terlihat dari pengajuan yang disampaikan dalam Musrenbang tingkat kelurahan yang dibahas di kecamatan. Dari hasil jaringan aspirasi tersebut, warga menilai Langke Rembong penuh sampah. Drainase-drainase tidak terurus dengan baik sehingga di saat musim hujan, sampah-sampah “menghiasi” wilayah itu.
Soe Flavianus, anggota DPRD Manggarai dari NasDem dalam pemaparannya menyampaikan, pembangunan yang baik misalnya drainase harus fokus.
“Tidak boleh setengah-setengah begitu. Pembangunan tidak boleh sepotong-potong,” kata Flavianus.
Baca juga: Pemda Manggarai akan Mekarkan 90 Desa Baru
Hal senada disampaikan oleh Ricard Madu, anggota DPRD Manggarai dari PAN bahwa cita-cita Nuca Molas harus betul-betul terwujud. Pemkab harus serius menjawab dan melaksanakan aspirasi dari masyarakat.
Richard menghimbau kepada masyarakat, jika ada aspirasi yang belum sempat diurus pada tahun 2019 mendatang, tidak berarti tidak diperhatikan. Ada program-program prioritas yang akan dibangun sesuai kemampuan keuangan daerah.
Sementara, Kepala Badan Keuangan Kabupaten Manggarai, Drs. Wihelmus Ganggut melalui pidato Bupati Manggarai menyampaikan agar usulan yang disampaikan warga ditindaklanjuti. Tindaklanjut usulan warga harus bersandar pada pembangunan prioritas, seperti peningkatan pendapatan petani, memperhatikan kualitas dan kuantitas infrastruktur sekaligus percepatan penanggulangan kemiskinan.
Baca juga: Wakil Bupati Manggarai Lantik Eselon III
Camat Langke Rembong, Drs. Petrus Caelus Masangkat mengaku bahwa pihaknya akan terus mengkawal aspirasi dari tingkat kelurahan. Minimal memperhatikan program-program prioritas, misalnya rumah tidak huni, hortikultura dengan pendekatan simantri termasuk infrakstruktur.
“Saya berharap, aspirasi tersebut bisa diakomodir dalam Musrengbang tingkat kabupaten dan terutama disetujui oleh anggota dewan pada saat rapat paripurna pembahasan anggaran untuk tahun anggaran 2019,” harapnya. (melky/sfn08).
