JAKARTA, SUARAFLORES.NET – Pengurus DPD Partai Demokrat nampak geram membaca berita kometar Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tahjo Kumolo yang menyebut kelompok radikal “gentayangan” di NTT. Ia meminta agar Mendagri tidak asal omong, tapi harus menunjukkan muka-muka agar orang-orang NTT tidak ketakutan di situasi Natal 25 Desember 2018 dan Tahun Baru 1 Januari 2019 nanti.
“Mendagri harus mempertanggungjawabkan statement dia. Jangan asal omong saja. Jangan buat rakyat NTT cemas. Tunjukkan muka orang-orang yang dibilang radikal biar masyarakat waspada. Menteri tidak boleh buat masyarakat NTT saling curiga satu sama lain,” ujar Badioda yang menjabat Sekretaris Dewan Kehormatan/Mahkamah DPP Partai Demokrat, Jumat (21/12/2018) melalui pesan WhatsAppnya.
Baca juga: Aksi PMKRI Tolak Radikalisme di Labuan Bajo
Baca juga: Kado Rakyat Miskin untuk Gubernur NTT
Menurutnya, Mendagri boleh bicara soal adanya kelompok radikal di NTT, namun perlu didukung dengan data-data dan identitas yang jelas. Mendagri tidak pantas bicara Radikalisme di bumi Flobamora, yang umatnya sedang kusuk mempersiapkan diri menghadapi hari Natal.
”Sangat tidak pantas bicara Radikalisme dalam suasana umat yang sebentar lagi menyambut Natal. Pak Menteri jangan adu domba masyarakat NTT. Saya berharap agar Mendagri tidak kemas isu yang kemudian jadi komoditi politik. Kalo pihak keamanan sudah tahu lokasi, segera bertindak. Jangan jadikan bom waktu,” tandas Yosef Badioda, salah satu calon Anggota DPR-RI Nomor Urut 2 dari Partai Demokrat Dapil NTT I.
Dikutip SuaraFlores.Net pada laman okezone.com, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memastikan kelompok radikal dan terorisme saat ini sedang “gentayangan” di Nusa Tenggara Timur (NTT).
“Harus ada sikap yang jelas antara kawan dan lawan. Sikap tegas itu untuk memastikan agar kelompok radikal itu tak lagi miliki tempat di Indonesia termasuk di NTT,” kata Tahjo Kumolo saat berpidato dalam Rapat Paripurna Terbuka Peringatan HUT NTT ke-60 di Kupang, Kamis (20/12/2018).
Menurut dia aparat kepolisian dan TNI serta badan intelijen sudah memiliki data detail kelompok radikal itu baik nama, tempat tinggal dan seluk-beluknya.
“Dan ini sudah jadi tanggung jawab bersama. Bukan hanya TNI dan polisi semata,” katanya.
Semua komponen bangsa sebut dia memiliki tanggung jawab untuk memberangus kelompok yang ingin menggantikan Pancasila yang sudah kita jadikan azas negara. “NKRI harus harga mati tak bisa digantikan,” katanya. (sfn02).
